Pantau - Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini mendukung optimalisasi aset badan usaha milik negara (BUMN) yang masih menganggur atau mangkrak melalui monetisasi dan kerja sama dengan pihak swasta agar aset tersebut lebih produktif.
Anggia menyampaikan dukungan tersebut usai mengikuti Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, dan Rapat Paripurna DPR tentang RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
“Ya, saya setuju. Setuju banget dengan optimalisasi aset BUMN. Karena aset BUMN itu banyak banget dan banyak yang belum dioptimalisasikan,” ujar Anggia.
Menurut Anggia, banyak aset BUMN berpotensi menghasilkan nilai ekonomi tetapi selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Sayang, banyak aset yang idle, yang nganggur dan mangkrak sebenarnya yang bisa dimanfaatkan, di monetize. Harusnya BUMN bisa melakukan itu udah jauh-jauh kemarin-kemarin harusnya. Nah, kalau Presiden tadi ada arahan di situ, itu keren banget. Aku setuju banget jika harus kerjasama dengan swasta,” tuturnya.
Struktur BUMN Dinilai Terlalu Berlapis
Selain monetisasi aset, Anggia menilai penyederhanaan struktur atau streamlining perlu dilakukan karena sejumlah BUMN memiliki perusahaan turunan hingga beberapa jenjang.
Ia menilai struktur yang terlalu berlapis menjadi tidak sehat, terutama ketika sejumlah anak maupun perusahaan turunan BUMN mengalami kerugian.
“Kalau streamlining itu memang penting karena satu BUMN itu kadang sampai ada tujuh lahir loh. Jadi punya anak, punya cucu, punya cicik, punya sampai ke bawah ada tujuh lahir dan itu nggak sehat. Bahkan dari sekian banyak anak dan cucu Perusahaan itu merugi. Harus ada penyederhanaan atau yang kita sebut streamlining,” paparnya.
Anggia menegaskan penyederhanaan tersebut tidak boleh berujung pada pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan.
“Mandatori Danantara nggak boleh ada PHK. Komisi VI akan terus mengawal itu supaya harus dicari cara agar para karyawan ini tetap bekerja,” tegasnya.
Komisi VI Kawal Nasib Pekerja
Anggia mencontohkan langkah Komisi VI DPR RI yang memfasilitasi komunikasi antara PT Telkom dan karyawan terkait proses streamlining sebagai upaya mencari solusi bagi para pekerja.
“Kita kan kemarin sedang memfasilitasi antara PT.Telkom dengan karyawan yang akan melakukan streamlining juga. Ketemu. Kalau kita ngobrol, kalau kita diskusi, kalau kita saling memahami menurut saya bisa. Bisa ketemu. Caranya keluarnya ada,” pungkasnya.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan komitmen pemerintah mempercepat optimalisasi aset BUMN dalam pidato penyampaian RAPBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya.
Pemerintah berencana menggandeng pihak swasta agar aset strategis BUMN yang tidak produktif dapat dioptimalkan sekaligus menutup ratusan BUMN yang dinilai tidak efisien.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
