Pantau - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini menilai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) masih perlu memperluas kehadiran layanannya ke 159 Mal Pelayanan Publik (MPP) di Indonesia untuk mempermudah akses masyarakat.
Saat ini, layanan BPOM baru tersedia di 154 dari total 313 MPP di Indonesia sehingga masih terdapat 159 MPP yang belum memiliki layanan tersebut.
Perluasan layanan BPOM di MPP menjadi bagian dari upaya pemerintah membenahi pelayanan publik agar semakin presisi, mudah diakses, dan inklusif.
Rini menjelaskan pelayanan secara daring yang didukung kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) memang memberikan berbagai kemudahan, tetapi tidak seluruh masyarakat memilih menggunakan layanan digital.
Sebagian masyarakat masih lebih menyukai pelayanan secara langsung atau tatap muka sehingga keberadaan layanan BPOM di MPP tetap dibutuhkan.
Tiga Tantangan Utama Birokrasi
Rini menyebut terdapat tiga tantangan utama yang saat ini dihadapi birokrasi dan memengaruhi perubahan cara kerja pemerintah.
Tantangan pertama adalah akselerasi teknologi AI, termasuk perkembangan otomatisasi dan cloud computing, yang secara fundamental mengubah cara kerja birokrasi.
Tantangan kedua berkaitan dengan dinamika geopolitik dan regulasi yang berubah cepat sehingga pemerintah dituntut semakin adaptif dalam memberikan respons.
"Kedua adalah dinamika geopolitik dan regulasi. Artinya geopolitik sangat berubah secara cepat dan ini tentunya menuntut pemerintah lebih adaptif untuk merespon perubahan yang terjadi," ungkap Rini.
Tantangan ketiga adalah tuntutan keberlanjutan yang antara lain berkaitan dengan krisis iklim dan ketahanan pangan.
"Ketiga tantangan ini tentunya telah membawa konsekuensi kepada kita semua untuk merubah cara kita bekerja. Karena cara kita bekerja itu menjadi tidak sama lagi seperti zaman dulu ketika saya dengan Pak Ikrar masih jadi PNS," kata Rini.
Menurut Rini, pemerintah terkadang terlalu berfokus pada pembuatan peraturan sehingga berisiko mengabaikan ekspektasi dan kebutuhan nyata masyarakat.
Persoalan lainnya muncul ketika banyak instansi pemerintah mengembangkan aplikasi masing-masing untuk menyediakan layanan kepada masyarakat.
Kondisi tersebut dapat membuat masyarakat harus mengisi data yang sama secara berulang ketika mengakses layanan dari berbagai instansi pemerintah.
Pemerintah karena itu memiliki tugas mempersempit kesenjangan antara ketentuan dalam peraturan dan ekspektasi masyarakat melalui reformasi birokrasi berbasis publik atau citizen-centric yang inklusif.
Inovasi juga perlu dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai tantangan yang masih ditemukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
BPOM Diminta Perkuat Sistem Peringatan Dini
Rini turut menyoroti perencanaan sumber daya manusia yang dinilai belum sepenuhnya menggunakan data granular serta masih adanya kesenjangan kompetensi digital yang membutuhkan percepatan peningkatan kemampuan.
Peningkatan kompetensi tersebut juga diperlukan dalam bidang pengawasan obat dan makanan agar BPOM dapat menjalankan tugas secara lebih efektif.
Kementerian PAN-RB mengharapkan BPOM secara konsisten memperkuat pengawasan pre-market dan post-market secara proaktif dengan menggunakan pendekatan ilmiah.
BPOM juga diharapkan meningkatkan kemampuan mendeteksi dan merespons risiko secara cepat melalui penguatan sistem peringatan dini atau early warning system.
"Kemudian yang berikutnya adalah tentunya deteksi dan respon dan resiko cepat atau early warning system, perkuat sistem intelijen pengawasan early warning system dan ini bisa didorong dengan menggunakan teknologi," ungkap Rini.
Teknologi dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sistem intelijen pengawasan sekaligus meningkatkan kemampuan BPOM memberikan peringatan dini terhadap berbagai risiko.
Menurut Rini, salah satu hal terpenting bagi BPOM adalah menjaga keseimbangan antara dua mandat utama, yakni memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mendorong peningkatan daya saing.
BPOM juga diharapkan memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap layanan dan pengawasan yang dilaksanakan.
Rini turut mengapresiasi komitmen BPOM dalam memberikan perhatian dan fasilitas kepada pegawainya agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Upaya pembenahan tersebut diharapkan membuat masyarakat semakin mudah mengakses berbagai layanan BPOM, baik secara digital maupun melalui pelayanan langsung di Mal Pelayanan Publik.
- Penulis :
- Arian Mesa
