Pantau - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) membagikan sejumlah praktik baik dalam melibatkan masyarakat sebagai garda terdepan aksi lingkungan dan penanganan perubahan iklim dalam BRICS Senior Officers Meeting 2026 di New Delhi, India, Senin, 17 Agustus 2026.
Delegasi Indonesia dalam pertemuan tersebut dipimpin Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Ary Sudijanto.
Ary menyoroti pentingnya peran BRICS dalam mendukung transisi hijau yang inklusif sekaligus berpihak pada kesejahteraan negara-negara berkembang.
Indonesia menekankan bahwa keberhasilan adaptasi terhadap perubahan iklim membutuhkan kombinasi kebijakan pemerintah, ilmu pengetahuan, dan keterlibatan langsung masyarakat.
“Bagi Indonesia, adaptasi berhasil ketika kebijakan yang kuat dan sains yang andal dipadukan dengan partisipasi aktif masyarakat lokal yang berada di garis depan dampak iklim,” kata Ary.
ProKlim hingga Bank Sampah Jadi Praktik Berbasis Masyarakat
Dalam forum BRICS, Indonesia membagikan rekam jejak berbagai program nasional yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam aksi lingkungan dan iklim.
Salah satu program yang diperkenalkan adalah Program Kampung Iklim (ProKlim) yang telah mencakup lebih dari 12.000 titik di berbagai wilayah Indonesia.
ProKlim menjadi contoh pendekatan berbasis masyarakat yang digunakan Indonesia untuk mendorong aksi adaptasi dan penanganan perubahan iklim pada tingkat lokal.
Indonesia juga membagikan pengalaman pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui program Bank Sampah.
Praktik lain yang diperkenalkan adalah Pelatihan Keterampilan Dasar Bisnis dan Pemberdayaan sebagai bagian dari pendekatan yang melibatkan masyarakat.
Selain pengelolaan sampah dan program iklim, Indonesia menyampaikan pengalaman dalam menangani kebakaran hutan di kawasan lahan gambut.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut dilakukan melalui model terpadu yang menggabungkan pemanfaatan teknologi dengan keterlibatan masyarakat di tingkat akar rumput.
Indonesia memanfaatkan sistem SiPongi dari sisi teknologi dan menyinergikannya dengan aksi Masyarakat Peduli Api (MPA).
Kombinasi SiPongi dan MPA menjadi salah satu praktik Indonesia dalam membangun sistem penanganan kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan masyarakat secara langsung.
Ary menjelaskan berbagai pengalaman tersebut dibagikan untuk memperkaya peta jalan kerja sama di antara negara-negara berkembang.
BRICS Membahas Komitmen Lingkungan dan Perubahan Iklim
BRICS Senior Officers Meeting 2026 menjadi bagian penting dari rangkaian Environment Working Group (EWG) serta Contact Group on Climate Change and Sustainable Development (CGCCSD) BRICS.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda terkait lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan penanganan perubahan iklim.
Salah satu agenda krusial dalam pertemuan itu adalah finalisasi Joint Ministerial Statement beserta lampirannya.
Dokumen tersebut nantinya menjadi landasan bagi komitmen bersama negara-negara anggota BRICS dalam memperkuat arsitektur lingkungan serta penanganan perubahan iklim global.
Melalui partisipasi tersebut, Indonesia membawa pengalaman berbagai program berbasis masyarakat ke forum BRICS sebagai salah satu referensi untuk memperkuat kerja sama aksi lingkungan dan iklim antarnegara berkembang.
- Penulis :
- Arian Mesa
