Kemendes Minta Pendamping Desa Segera Lengkapi Laporan Realisasi Dana Desa 2026

Pantau - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) meminta seluruh tenaga pendamping profesional (TPP) di daerah segera melengkapi dan mengunggah laporan realisasi penggunaan Dana Desa 2026 agar pemantauan anggaran dapat dilakukan secara optimal.

Permintaan tersebut disampaikan perwakilan Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal (P3MD) BPSDM Kemendes PDT, Fauzan, dalam Sosialisasi Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Dana Desa (MonevDD) dan Pendataan Pemanfaatan Dana Desa yang digelar secara daring, Rabu, 19 Agustus 2026.

“Kami mohon kepada teman-teman yang ada di daerah, terutama teman-teman TPP, agar segera melengkapi laporan-laporan yang terkait dengan penggunaan dana desa,” ujar Fauzan.

Laporan Diunggah Melalui MonevDD

Fauzan mengatakan laporan realisasi penggunaan Dana Desa 2026 dapat diunggah oleh tenaga pendamping profesional melalui aplikasi Monitoring dan Evaluasi Dana Desa.

MonevDD merupakan aplikasi pelaporan resmi Kemendes PDT yang digunakan untuk memantau perencanaan, penyaluran, hingga realisasi penggunaan dana desa.

Menurut Fauzan, kelengkapan laporan dibutuhkan agar pemerintah lebih mudah mengetahui perkembangan realisasi penggunaan anggaran di setiap daerah.

Kemendes PDT memahami masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi tenaga pendamping profesional dalam proses pengunggahan laporan.

Kemendes Perbaiki Sistem Pelaporan

Kemendes PDT terus melakukan perbaikan terhadap aplikasi agar proses pelaporan semakin mudah dan data dari daerah dapat diterima secara langsung oleh pemerintah pusat.

“Kami juga berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki aplikasi-aplikasi ini agar teman-teman lebih mudah, apa yang di-upload itu benar langsung sampai kepada kami,” ujarnya.

Pemerintah berharap percepatan pelengkapan dan pengunggahan laporan dapat membuat pemantauan penggunaan Dana Desa 2026 berlangsung lebih optimal.

Kelengkapan data juga menjadi bagian penting dalam memastikan pemerintah dapat memantau perkembangan realisasi penggunaan dana desa di berbagai daerah.