Pantau - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta penanganan darurat bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) segera dilakukan tanpa terhambat persoalan ketersediaan maupun pembagian anggaran antarlembaga.
Lasarus menegaskan Menteri Pekerjaan Umum (PU) dapat memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk membuka akses menuju wilayah terdampak dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Menurut Lasarus, Menteri PU tidak perlu ragu mengambil langkah yang diperlukan karena kecepatan penanganan menjadi hal utama dalam situasi darurat.
Bahkan, apabila kebutuhan penanganan bencana di NTT melampaui alokasi awal sekitar Rp100 miliar, ia mempersilakan Menteri PU menggunakan anggaran tambahan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Kalaupun harus mengambil dana lebih dari Rp100 miliar pun, Bapak lakukan saja di sana. Agar penanganan kebutuhan darurat di NTT bisa dilakukan dengan segera,” kata Lasarus.
Pernyataan tersebut disampaikan Lasarus dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI mengenai pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis, 20 Agustus 2026.
Kementerian PU Gunakan Anggaran yang Tersedia
Pernyataan Lasarus muncul setelah Menteri PU menjelaskan bahwa kementeriannya untuk sementara menggunakan dana yang telah tersedia untuk menangani kebutuhan darurat akibat bencana di NTT.
Berdasarkan penjelasan Menteri PU mengenai informasi dari Kementerian Keuangan, pembiayaan kebutuhan penanganan bencana tersebut semestinya berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Namun, keterbatasan anggaran di BNPB membuat pemerintah perlu mencari langkah alternatif agar penanganan bencana di lapangan tidak semakin terhambat.
Kementerian PU kemudian memilih menggunakan anggaran yang telah tersedia terlebih dahulu agar penanganan darurat tetap berjalan.
Lasarus menilai keputusan untuk segera bergerak penting karena penanganan bencana di NTT masih menghadapi tantangan cukup berat.
Komisi V DPR RI memperoleh informasi bahwa masih terdapat sejumlah daerah terdampak bencana yang belum dapat diakses sehingga distribusi bantuan kepada masyarakat berpotensi terhambat.
“Masih cukup berat, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam menangani bencana di NTT. Bahkan ada beberapa daerah masih belum bisa diakses. Sedangkan belum bisa diakses, berarti bantuan belum bisa datang,” ujar Lasarus.
Lasarus Usulkan Sumur Bor Sederhana untuk Air Bersih
Selain pembukaan akses, Lasarus menyoroti pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat di wilayah terdampak bencana.
Ia mengusulkan pemerintah mempertimbangkan pembangunan sumur bor sederhana sebagai salah satu solusi cepat untuk menyediakan sumber air bagi masyarakat.
Usulan tersebut disampaikan berdasarkan pengalaman penanganan bencana yang pernah ditemuinya, termasuk penyediaan sumber air menggunakan peralatan sederhana.
Menurut Lasarus, dalam kondisi darurat pemerintah tidak harus selalu menunggu pembangunan sumber air berskala besar atau permanen sebelum kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi.
Ia menilai hal terpenting adalah menemukan sumber air dan memastikan masyarakat dapat memperoleh akses air secepat mungkin.
“Yang penting air bisa ditemukan. Itu menurut saya bisa. Saya pengalaman kalau di tempat saya di Kalimantan, kita bisa dengan alat yang sederhana itu satu-dua hari itu, qsatu sumur sudah bisa jadi,” kata Lasarus.
Lasarus berharap pembangunan sumber air sederhana dapat dipertimbangkan untuk wilayah terdampak bencana di NTT apabila sesuai dengan kondisi lapangan.
Menurutnya, solusi sederhana yang dapat dikerjakan dengan cepat bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sembari pemerintah mempersiapkan penanganan dan pembangunan yang lebih permanen.
Komisi V Dukung Langkah Cepat Menteri PU
Komisi V DPR RI, menurut Lasarus, mendukung langkah Menteri PU menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mempercepat penanganan kondisi darurat di NTT.
Ia menekankan keterbatasan anggaran ataupun persoalan mengenai lembaga yang seharusnya menanggung pembiayaan tidak boleh membuat pemerintah saling menunggu hingga memperlambat bantuan kepada masyarakat.
“Daripada kita saling tunggu, Bapak tanya juga BNPB, duitnya juga tidak ada. Siapa yang mesti memperbaiki situasi yang dalam keadaan darurat ini? Jadi monggo, Pak, kami support,” pungkasnya.
Lasarus meminta pemerintah memprioritaskan pembukaan wilayah yang masih terisolasi, memperlancar distribusi bantuan, menyediakan air bersih, serta menggunakan anggaran yang tersedia tanpa menunggu penyelesaian persoalan pembiayaan antarlembaga.
- Penulis :
- Shila Glorya
