Pantau - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyerap sejumlah aspirasi petani terkait persoalan irigasi hingga normalisasi saluran saat berdialog dengan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dan petani Daerah Aliran Sungai Kalibaru di Balai Pertemuan DAM Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (20/8/2026).
Sejumlah perwakilan petani menyampaikan persoalan saluran irigasi saat musim kemarau panjang, kebutuhan normalisasi saluran tingkat sekunder akibat penumpukan sedimen lumpur, serta sejumlah usulan terkait pengelolaan infrastruktur pertanian.
“Kami meminta pemerintah daerah dalam hal ini Bupati agar segera membuat surat resmi berbagai usulan petani ke Kementerian PU, dan tembusan ke Kemenko Pangan, dan pastinya akan saya kawal langsung,” kata Menko Zulhas.
Petani Meminta Normalisasi Saluran Irigasi
Petani meminta pemerintah melakukan normalisasi saluran tingkat sekunder karena tingginya tumpukan sedimen lumpur dinilai menghambat pasokan air menuju lahan pertanian.
Petani juga mengusulkan agar proyek pembangunan saluran air pertanian ke depan dapat dilaksanakan melalui sistem swakelola masyarakat atau padat karya.
Dalam dialog bersama petani dan pengatur air di wilayah selatan Banyuwangi tersebut, Zulhas turut mencatat perkembangan distribusi pupuk dan harga jual gabah petani.
Menurut pengakuan petani yang disampaikan Zulhas, harga gabah hasil panen di Banyuwangi meningkat menjadi sekitar Rp7.000 per kilogram dari sebelumnya berkisar Rp5.000-Rp5.500 per kilogram.
Kenaikan harga gabah tersebut berdampak pada peningkatan pendapatan yang diterima petani.
Zulhas Dorong Perbaikan Irigasi Lebih Cepat
Zulhas mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar kesejahteraan petani menjadi perhatian sehingga kerusakan irigasi dapat segera ditangani.
“Kita bisa makan kalau petaninya sehat, petaninya makmur. Yang maju dan dapat nikmat harus petani Indonesia,” kata dia.
Zulhas meminta Pemerintah Kabupaten Banyuwangi membuat surat resmi mengenai berbagai usulan petani untuk diteruskan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dengan tembusan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
Ia menegaskan akan mengawal langsung berbagai aspirasi tersebut setelah disampaikan melalui mekanisme resmi kepada pemerintah pusat.
- Penulis :
- Aditya Yohan
