Pantau - Panitia Kerja Artificial Intelligence (Panja AI) Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI bersama Habib Aboe Bakar Alhabsyi melakukan kunjungan kerja ke Batam, Kepulauan Riau, Rabu, 19 Agustus 2026, untuk mendalami perkembangan infrastruktur kecerdasan buatan di Indonesia.
Kunjungan tersebut juga ditujukan untuk menyerap masukan langsung dari pelaku industri terkait tantangan dan peluang Indonesia dalam menghadapi perkembangan ekosistem AI global.
Anggota Panja AI BKSAP DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi menegaskan perkembangan AI tidak dapat dipisahkan dari kesiapan infrastruktur digital, terutama data center dan kapasitas komputasi.
Dalam kunjungan itu, Panja AI bertemu dengan jajaran NeutraDC Nxera Batam guna memperoleh gambaran mengenai penerapan perkembangan AI menjadi infrastruktur nyata.
“Kami datang ke sini bukan hanya untuk melihat fasilitas dan teknologi yang ada. Bagi kami di Panja Artificial Intelligence BKSAP, kunjungan ini merupakan bagian dari upaya untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai bagaimana perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan di Indonesia diterjemahkan menjadi infrastruktur nyata,” ujar Habib Aboe Bakar.
DPR Serap Masukan untuk Resolusi AIPA dan DEFA
Menurut Habib Aboe Bakar, kunjungan ke Batam juga berkaitan dengan peran BKSAP DPR RI dalam menjalankan diplomasi parlemen pada tingkat regional dan internasional.
BKSAP DPR RI secara rutin terlibat dalam penyusunan draf resolusi di berbagai forum parlemen regional, termasuk ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).
Karena itu, masukan dari pelaku industri dibutuhkan untuk memperkuat materi yang dapat diperjuangkan Indonesia dalam forum parlemen regional.
“BKSAP DPR RI rutin memimpin pembuatan draf resolusi pada forum-forum parlemen regional seperti AIPA. Tentunya pada kesempatan yang baik ini, kami di BKSAP perlu melakukan beberapa pendalaman dan mendapatkan beberapa masukan dari bapak dan ibu sekalian,” kata Politisi Fraksi PKS ini.
Salah satu isu yang menjadi perhatian Panja AI ialah pembangunan standar dan tata kelola AI yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi digital lintas negara.
DPR ingin memperoleh gambaran mengenai kebutuhan standar teknis, harmonisasi etika AI, serta tata kelola data di kawasan ASEAN.
Masukan tersebut diperlukan untuk menentukan persoalan yang dinilai paling mendesak untuk diperjuangkan DPR melalui resolusi dalam forum AIPA.
“Isu standar teknis, harmonisasi etika AI, atau Data Governance ASEAN apa yang paling mendesak untuk diangkat DPR dalam resolusi AIPA agar mendukung bisnis data center cross-border?” ujarnya.
Persoalan tersebut semakin relevan seiring meningkatnya kebutuhan konektivitas digital lintas negara dan berkembangnya bisnis data center untuk melayani kebutuhan regional.
Batam dinilai memiliki posisi geografis strategis di Asia Tenggara sehingga berpotensi menjadi salah satu titik penting pengembangan ekosistem data center, AI, dan ekonomi digital regional.
Panja AI juga mendalami langkah yang dapat dilakukan DPR agar kesepakatan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) memberikan manfaat lebih besar bagi daya saing Indonesia, khususnya Batam.
“Bagaimana DPR dapat mendorong kesepakatan ASEAN Digital Economy Framework Agreement atau DEFA agar menguntungkan posisi daya saing Batam?” kata Habib Aboe Bakar.
Panja AI Soroti Akses Komputasi Negara Berkembang
Selain membahas posisi Indonesia dalam ekosistem digital ASEAN, Panja AI BKSAP DPR RI memberikan perhatian terhadap posisi Indonesia dalam tata kelola AI global.
Habib Aboe Bakar berpandangan negara-negara berkembang perlu memperoleh ruang lebih besar untuk ikut menentukan arah perkembangan dan tata kelola teknologi AI dunia.
Salah satu persoalan yang disoroti ialah akses negara berkembang terhadap infrastruktur komputasi berkapasitas tinggi yang dibutuhkan untuk mengembangkan teknologi AI.
Habib Aboe Bakar menilai tata kelola AI global saat ini banyak dipengaruhi narasi negara maju, termasuk Amerika Serikat, negara-negara Eropa, dan China.
“Dalam forum internasional seperti IPU, G20, dan PBB, tata kelola AI global sering dikuasai oleh narasi negara-negara maju yang cenderung proteksionistik terhadap teknologi komputasi tinggi,” jelasnya.
Panja AI karena itu ingin memperoleh informasi langsung dari industri mengenai kendala utama Indonesia dalam mendapatkan akses terhadap High-Performance Computing (HPC) dan berbagai teknologi AI global.
“Menurut pandangan praktis NeutraDC, kendala utama apa yang dihadapi Indonesia untuk mendapatkan akses terhadap High-Performance Computing dan teknologi AI global?” tanyanya.
Habib Aboe Bakar menegaskan Indonesia perlu memperjuangkan tata kelola AI global yang lebih inklusif dan memberikan kesempatan lebih adil kepada negara berkembang.
Menurutnya, perkembangan AI tidak seharusnya hanya menguntungkan negara yang telah memiliki modal besar, infrastruktur komputasi kuat, penguasaan teknologi, serta ketersediaan talenta dalam jumlah besar.
Negara berkembang juga dinilai perlu mendapatkan kesempatan yang adil untuk membangun dan meningkatkan kapasitas AI nasional.
Prinsip keadilan, transfer teknologi, serta aksesibilitas terhadap infrastruktur AI menjadi sejumlah isu yang dinilai perlu diperjuangkan melalui diplomasi parlemen internasional.
“Prinsip keadilan, transfer teknologi, dan aksesibilitas infrastruktur seperti apa yang harus disuarakan BKSAP DPR RI di forum parlemen dunia agar negara berkembang tidak hanya menjadi konsumen AI?” ujar Habib Aboe Bakar.
Pengalaman Indonesia dalam membangun infrastruktur AI dan data center di Batam dinilai dapat menjadi salah satu bahan bagi BKSAP DPR RI dalam menjalankan diplomasi parlemen.
Kunjungan Panja AI tersebut secara keseluruhan diarahkan untuk mendalami potensi Batam dalam ekosistem AI dan data center ASEAN, menyerap masukan mengenai tata kelola digital regional, memperkuat daya saing Indonesia melalui DEFA, serta memperjuangkan akses teknologi dan infrastruktur AI yang lebih adil bagi negara berkembang.
- Penulis :
- Arian Mesa
