Pantau - Australia akan mewajibkan perusahaan teknologi membayar iuran kepada penerbit berita lokal apabila tidak mencapai kesepakatan hak cipta dengan perusahaan media di negara tersebut.
Undang-undang yang mengatur kewajiban tersebut telah disahkan majelis parlemen Australia, berdasarkan laporan Engadget pada Kamis (20/8/2026) waktu setempat.
Aturan itu menyasar perusahaan teknologi besar seperti Meta, Google, TikTok, dan LinkedIn yang memenuhi ketentuan pendapatan serta mengoperasikan layanan berpengaruh di Australia.
Perusahaan teknologi akan dikenai iuran sebesar 2,75 persen dari pendapatan lokal apabila tidak mencapai kesepakatan dengan sedikitnya delapan penerbit berita hingga berakhirnya periode pelaporan tahunan.
Kesepakatan tersebut harus mendukung keberlanjutan penerbit dalam memproduksi berita sehingga perusahaan teknologi yang telah memenuhi ketentuan tidak perlu membayar iuran.
Aturan berlaku bagi perusahaan yang memperoleh lebih dari 250 juta dolar Australia atau sekitar Rp3,1 triliun dari pendapatan iklan di Australia.
Ketentuan tersebut juga mensyaratkan perusahaan mengoperasikan media sosial atau mesin pencari yang dinilai memiliki pengaruh signifikan di Australia.
Pemerintah Australia akan menyalurkan dana hasil iuran kepada penerbit berita dengan besaran yang dihitung berdasarkan jumlah jurnalis yang mereka pekerjakan, termasuk pekerja lepas.
Pemerintah Australia menilai kebijakan baru diperlukan karena ketentuan yang telah diberlakukan sejak 2021 tidak lagi berjalan secara efektif.
Aturan sebelumnya sempat memicu perselisihan antara pemerintah Australia dan sejumlah perusahaan teknologi.
Meta pernah membatasi penerbit dan pengguna di Australia untuk membagikan artikel berita melalui platformnya setelah aturan lama diberlakukan.
Perusahaan tersebut kemudian mencapai kesepakatan dengan sejumlah perusahaan media lokal, tetapi kesepakatan itu berakhir dua tahun lalu.
Meta juga pernah mengambil langkah serupa di Kanada pada 2023 dengan memblokir pengguna Facebook dan Instagram untuk membagikan tautan artikel berita setelah pemerintah Kanada menerapkan aturan pembayaran kepada penerbit.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
