HOME  ⁄  Nasional

Pemerintah Jadikan Operasi Darat Ujung Tombak Penanganan Karhutla di Enam Provinsi

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Pemerintah Jadikan Operasi Darat Ujung Tombak Penanganan Karhutla di Enam Provinsi
Foto: (Sumber :Sejumlah petugas berupaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. ANTARA/HO-Humas Bakom RI..)

Pantau - Pemerintah menetapkan operasi satuan tugas darat sebagai ujung tombak penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di enam provinsi prioritas di Kalimantan dan Sumatera menyusul tingginya risiko kebakaran pada Agustus hingga September 2026.

Enam provinsi tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi.

Pemerintah Perkuat Operasi Darat di Daerah Rawan

Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia menyatakan forum koordinasi pimpinan daerah diminta meningkatkan kekuatan operasi, baik dari sisi logistik, peralatan, maupun personel.

"Pemantauan dan pengawasan ketat di daerah menjadi krusial untuk mencegah eskalasi titik api dan dampak lingkungan yang lebih luas," demikian salah satu simpulan Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Karhutla 2026 pada Jumat (21/8/2026).

Penetapan enam provinsi sebagai prioritas dilakukan karena tingginya risiko karhutla, sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memprediksi puncak risiko kebakaran terjadi pada Agustus hingga September 2026.

Pantauan titik panas dan pencemaran kabut asap lintas batas pada 1-20 Agustus 2026 menunjukkan peralihan musim menyebabkan angin dominan berembus dari tenggara ke barat sehingga berpotensi mendorong penyebaran karhutla.

"Sejak 6 Agustus terlihat adanya sebaran asap yang sudah melewati batas negara Indonesia - Malaysia," kata BNPB.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga memprakirakan fenomena El-Nino berlangsung hingga awal 2027 yang mengakibatkan kondisi cuaca Indonesia lebih kering dalam durasi lebih lama.

Modifikasi Cuaca Terkendala Minimnya Awan Hujan

BNPB menyatakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) belum dapat dilaksanakan hingga akhir Agustus karena pertumbuhan awan hujan sangat minim.

Kondisi tersebut membuat penanganan karhutla untuk sementara mengandalkan operasi satuan tugas darat dan udara.

Satuan tugas udara berperan mendukung operasi darat dengan pemerintah menyiapkan 38 unit armada, terdiri atas 13 helikopter atau pesawat patroli serta 25 armada water bombing.

Water bombing merupakan teknik pemadaman kebakaran dari udara dengan menjatuhkan air dalam jumlah besar ke titik panas atau kawasan yang terbakar.

Sejumlah armada juga dapat digunakan secara hibrid untuk patroli dan OMC maupun patroli dan water bombing sesuai kebutuhan di lapangan.

Pemerintah turut menegaskan akan mencabut secara permanen peraturan daerah yang masih membenarkan pembukaan lahan menggunakan metode pembakaran.

Penulis :
Ahmad Yusuf