Pantau - Kementerian Sosial (Kemensos) RI memilih Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai daerah percontohan program Pemberdayaan dan Pengentasan Sosial Ekonomi (PPSE) setelah dinilai sukses menjalankan proyek percontohan digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Tenaga Ahli Menteri Sosial Andy Kurniawan mengatakan keberhasilan Banyuwangi menjalankan digitalisasi Perlinsos menjadi salah satu pertimbangan Kemensos memilih kabupaten di ujung timur Pulau Jawa tersebut sebagai lokasi percontohan PPSE.
Program digitalisasi Perlinsos yang sebelumnya diuji coba di Banyuwangi kini telah diperluas ke 43 kabupaten/kota di Indonesia.
Kemensos menilai model pengentasan kemiskinan melalui PPSE perlu diuji secara terfokus di lokasi tertentu sehingga tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan di banyak daerah.
"Model pengentasan kemiskinan ini tidak bisa kami uji di banyak tempat secara bersamaan, harus fokus di lokasi tertentu. Oleh karena itu, kami memilih Banyuwangi sebagai model percontohan dan harapannya kesuksesan Perlinsos terulang lagi di sini," ungkap Andy.
PPSE Dorong Penerima Bansos Lebih Mandiri
Andy menjelaskan PPSE akan mengembangkan model pemberdayaan bagi keluarga penerima manfaat (KPM) agar tidak hanya bergantung pada bantuan sosial atau bansos.
Melalui program tersebut, KPM akan didorong meningkatkan kapasitas ekonomi, memiliki aset, memperoleh akses terhadap usaha, hingga mampu hidup secara mandiri.
Target akhirnya adalah KPM dapat melakukan graduasi atau keluar dari ketergantungan terhadap bantuan sosial.
PPSE mencakup pemberdayaan pada aspek sosial dan ekonomi melalui pendekatan individu maupun kelompok.
Pelaksanaannya dilakukan melalui penguatan kemampuan masyarakat, peningkatan kepemilikan aset, serta perluasan akses yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan KPM.
Sasaran PPSE meliputi KPM Program Keluarga Harapan (PKH), penerima bantuan sembako, serta orang tua siswa Sekolah Rakyat.
Prioritas diberikan kepada masyarakat yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1-4 dan berusia 19 hingga 64 tahun.
Penerima juga diprioritaskan telah memperoleh PKH dan/atau bantuan sembako selama minimal satu tahun.
KPM yang telah memiliki rintisan usaha turut menjadi prioritas karena PPSE diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat yang sudah berjalan.
Program tersebut juga dapat diberikan kepada masyarakat yang menghadapi risiko sosial sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
Data dan Pemberdayaan Jadi Kunci Pengentasan Kemiskinan
Berdasarkan pemetaan ekosistem kemiskinan di Banyuwangi, Andy menyebut terdapat dua aspek utama yang memengaruhi upaya penurunan angka kemiskinan, yakni aspek sektoral dan manajerial.
Dari aspek sektoral, pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian menjadi salah satu faktor penting dalam mengurangi kemiskinan.
Selain pertanian, penciptaan lapangan pekerjaan formal dinilai penting untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat.
Bantuan sosial tetap memiliki peranan bagi kelompok masyarakat rentan, tetapi pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan dinilai tidak dapat hanya mengandalkan bansos.
"Oleh karena itu, strategi pemberdayaan masyarakat dan kemudahan investasi jauh lebih signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan," kata Andy.
Dari aspek manajerial, ketepatan data menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan penanganan kemiskinan.
Banyuwangi dinilai telah terbiasa menggunakan data sebagai dasar dalam menjalankan berbagai upaya penanganan kemiskinan.
Penguatan intervensi berbasis data, termasuk integrasi dengan sistem UGD Kemiskinan Banyuwangi, dinilai memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan.
"Ketepatan data menjadi faktor dominan, penguatan intervensi berbasis data seperti integrasi dengan sistem UGD Kemiskinan Banyuwangi, signifikan menurunkan angka kemiskinan," ungkap Andy.
Pemkab Banyuwangi Siap Tindak Lanjuti PPSE
Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani menyatakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi siap menindaklanjuti berbagai rekomendasi teknis dari Kemensos terkait pelaksanaan PPSE.
Menurut Ipuk, penunjukan Banyuwangi sebagai daerah percontohan menjadi tanggung jawab yang harus ditindaklanjuti setelah memperoleh kepercayaan dari pemerintah pusat.
Pemkab Banyuwangi meyakini PPSE akan memberikan manfaat bagi masyarakat karena tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan sosial, tetapi juga penguatan dan peningkatan kapasitas ekonomi.
"Ini menjadi 'PR' bagi Banyuwangi atas kepercayaan dari pusat, kami yakin program ini akan bermanfaat bagi warga, tidak hanya bansos, namun juga ada penguatan dan peningkatan kapasitas ekonomi rakyat," kata Ipuk.
- Penulis :
- Shila Glorya
