Pantau - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus mendesak pemerintah pusat segera mengambil alih penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatra serta mengerahkan sumber daya secara maksimal sebelum kondisi semakin meluas.
Deddy menilai penanganan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah daerah karena keterbatasan kemampuan fiskal dan besarnya sumber daya yang dibutuhkan.
“Saya mendorong pemerintah pusat segera mengambil alih penanganan karhutla secara sistematis dan melakukan mobilisasi sumber daya secara maksimal sebelum keadaan berada di luar kendali,” kata Deddy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (22/8/2026).
Deddy Soroti Anggaran Penanganan Karhutla
Legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Utara itu menilai pemerintah pusat perlu mengambil langkah terkoordinasi agar seluruh sumber daya negara dapat dikerahkan menghadapi eskalasi karhutla.
Deddy turut menyoroti kemampuan pendanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menangani kebakaran yang terjadi.
“BNPB juga tidak punya kapasitas fiskal atau pendanaan untuk melakukan orkestrasi yang efektif menangani karhutla saat ini,” ucap Deddy.
Ia meminta Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Keuangan melakukan asesmen terhadap kapasitas negara secara keseluruhan dalam merespons karhutla.
“Oleh karena itu, Presiden perlu meminta Kementerian Keuangan melakukan asesmen terhadap kapasitas negara secara keseluruhan untuk merespons situasi dan tantangan yang dihadapi,” tegasnya.
Deddy mengatakan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi juga menghadapi keterbatasan fiskal yang semakin berat setelah adanya pemangkasan anggaran pemerintah pusat.
“Berharap pemerintah daerah melakukan tindakan dalam kondisi ketiadaan anggaran itu seperti menunggu bom waktu meledak,” ujarnya.
Karhutla Capai Sedikitnya 26 Ribu Hektare
Berdasarkan data BNPB yang disampaikan Deddy, kebakaran pada semester pertama 2026 telah terjadi di sedikitnya 26.000 hektare lahan dan masih terus meluas.
Deddy menyebut kualitas udara di sejumlah wilayah juga menurun hingga melampaui ambang batas dengan konsentrasi PM2.5 lebih dari 150 µg/m³.
Kondisi tersebut antara lain dilaporkan terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Riau serta telah memicu gangguan kesehatan termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Karhutla juga disebut mengganggu aktivitas ekonomi, sektor logistik dan transportasi, serta produktivitas perkebunan swasta maupun perkebunan rakyat.
Deddy menilai eskalasi karhutla pada 2026 lebih serius dibandingkan periode 2023-2025 dan diperparah kekeringan ekstrem yang menurutnya terjadi akibat fenomena El Nino.
“Pemerintah pusat harus segera mengambil alih penanganan secara sistematis dan melakukan mobilisasi sumber daya secara maksimal sebelum keadaan berada di luar kendali,” pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
