Pantau - Pemerintah Indonesia terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan negara-negara tetangga terkait dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sementara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan hingga Senin, 24 Agustus 2026, belum menerima keberatan resmi terkait kabut asap lintas batas.
Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela mengatakan komunikasi dengan negara-negara di kawasan tetap berlangsung di tengah upaya pemerintah menangani karhutla.
"Komunikasi dan koordinasi dengan negara-negara di kawasan terus berjalan dengan baik," kata Nabyl.
"Langkah diplomasi juga dilakukan dengan terus berbagi informasi mengenai perkembangan situasi karhutla," tambahnya.
Indonesia Optimalkan Kerja Sama ASEAN
Nabyl mengatakan pemerintah melakukan penanganan karhutla secara terpadu untuk meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan, termasuk dampak yang berpotensi menjangkau negara tetangga.
Indonesia juga mengoptimalkan mekanisme ASEAN untuk pemantauan dan pertukaran informasi mengenai dampak karhutla.
Kerja sama tersebut dilakukan melalui Kesepakatan ASEAN tentang Polusi Kabut Asap Lintas Batas atau Agreement on Transboundary Haze Pollution.
Mekanisme itu mencakup peningkatan kesiapsiagaan, pemantauan, pencegahan, penanganan kebakaran, serta penguatan koordinasi antarnegara dalam menghadapi risiko kabut asap lintas batas.
Nabyl menegaskan belum ada negara tetangga yang secara resmi menyampaikan protes kepada Indonesia.
"Hingga saat ini, pemerintah Indonesia masih belum menerima penyampaian keberatan secara resmi dari negara-negara tetangga terkait perkembangan karhutla dan kabut asap," kata Nabyl.
Pemerintah Kerahkan 12.880 Personel Tangani Karhutla
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya juga mengatakan pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Sugiono terus menjaga komunikasi dengan negara-negara tetangga mengenai dampak karhutla.
"Karena itu kita berusaha secepatnya untuk menangani karhutla ini," ujar Prasetyo saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Minggu, 23 Agustus 2026.
Pemerintah mengerahkan 12.880 personel serta berbagai peralatan untuk meningkatkan pengendalian dan penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera.
Penanganan tersebut meliputi pemadaman kebakaran, operasi modifikasi cuaca (OMC), dan pemantauan kualitas udara.
Presiden Prabowo Subianto juga telah memimpin rapat penanganan karhutla di Kalimantan saat berkunjung ke Kalimantan Tengah pada Sabtu, 22 Agustus 2026.
Prabowo turut berkoordinasi dengan sejumlah menteri terkait untuk memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan berjalan optimal.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
