Pantau - Komisi V DPR RI mendesak pemerintah mengoptimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat melalui sinergi lintas sektor, penyediaan peralatan, pemanfaatan jalur sungai, dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Desakan tersebut disampaikan dalam kunjungan spesifik Komisi V DPR RI di Kalimantan Barat pada Senin, 24 Agustus 2026, setelah penanganan titik api menghadapi kendala akses darat dan terbatasnya jarak pandang untuk transportasi udara.
Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi mengatakan kondisi lapangan membuat petugas harus mengandalkan sungai untuk mencapai sejumlah lokasi kebakaran.
“Pemadaman lewat darat memang tak bisa ditembus, sehingga kita mengandalkan jalur sungai. Sementara itu, transportasi udara juga sempat terganggu karena jarak pandang yang belum memenuhi standar minimum keselamatan penerbangan,” ungkapnya.
Mori juga menilai modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah penting dalam membantu proses pemadaman meski pelaksanaannya membutuhkan waktu.
“Modifikasi cuaca itu sangat penting juga. Itu juga adalah salah satu upaya pemadaman yang baik dan ampuh, tapi memang saat ini itu bukan hal yang mudah karena membutuhkan waktu. Apapun itu mudah-mudahan, kita berdoa semua jalur-jalur pemadaman api ini bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.
DPR Mendorong Mitigasi Khusus Lahan Gambut
Anggota Komisi V DPR RI Erna Sari Dewi meminta pemerintah bergerak cepat menangani karakteristik lahan gambut di Pontianak dan sekitarnya yang rawan mengalami kebakaran.
“Jadi, saya menginginkan bahwa pemerintah harus melakukan gerak cepat. Kita berharap para ahli hidro gambut diturunkan untuk mencari titik-titik mana yang kemudian bisa menjadi pemicu api (titik rawan),” ujar Erna.
Ia mengusulkan pembangunan infrastruktur pendukung untuk mempertahankan kelembapan lahan gambut sebagai langkah mitigasi kebakaran dalam jangka panjang.
“Atau kalau perlu dibikin jaringan-jaringan irigasi air tanah di beberapa titik rawan api ya, ini untuk melembapkan kembali tanah gambut ini, sehingga itu bisa memitigasi terjadinya kebakaran yang meluas,” tambah Erna.
Negara Diminta Menyiapkan Peralatan Memadai
Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi menyoroti keterbatasan personel Basarnas di tengah tingginya frekuensi bencana sehingga penanganan karhutla membutuhkan kerja sama berbagai pihak.
“Terkait masalah kebakaran hutan, kami dari Komisi V bermitra dengan Basarnas. Dengan keterbatasan personil di tengah banyaknya bencana, kita harus kerjasama untuk menyelesaikan masalah ini. Negara harus menghadirkan peran-peran terutama dari sisi peralatan,” ujar Abdul Hadi.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat juga diperlukan untuk mencegah pembukaan maupun pembakaran lahan secara sembarangan dan mengurangi risiko karhutla berulang.
“Tetapi jangan sampai tidak melibatkan masyarakat, karena ini sangat masif dan masyarakat harus dilibatkan, dan membudayakan masyarakat juga menjadi penting juga agar tidak juga sembarangan dalam terjadinya pembakaran hutan dan segala macamnya. Dan kami Komisi V ini mendorong agar kegiatan BMKG dalam melahirkan hujan buatan karena itu menjadi penting (mengatasi karhutla),” pungkasnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
