Pantau - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan mencatat 1.903 kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan luas lahan terdampak mencapai 9.088,75 hektare sepanjang 1 Januari hingga 25 Agustus 2026.
Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan Ronny Eka Saputra mengatakan data tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar untuk memperkuat pengendalian karhutla di daerah.
"Pemantauan dilakukan dengan memadukan laporan kejadian di lapangan dan pemantauan titik panas dari sumber data satelit," katanya di Banjarbaru, Rabu.
Data BPBD menunjukkan karhutla masih terjadi di sejumlah wilayah sehingga pengendalian dan pemantauan perlu diperkuat, terutama di daerah dengan tingkat kejadian dan sebaran titik panas yang tinggi.
Karhutla sepanjang periode tersebut tersebar di 13 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan.
Kabupaten Banjar mencatat 388 kejadian dengan luas lahan terdampak 2.037,72 hektare, sedangkan Kabupaten Tanah Laut mengalami 301 kejadian dengan luas 1.661,77 hektare.
Kota Banjarbaru mencatat 360 kejadian dengan luas lahan terdampak 1.398,40 hektare, sementara Hulu Sungai Selatan mengalami 246 kejadian dengan luas 1.171,63 hektare.
Kabupaten Tapin mencatat 151 kejadian dengan luas 861,75 hektare dan Barito Kuala mengalami 132 kejadian dengan luas 803,20 hektare.
Hulu Sungai Utara mencatat 93 kejadian dengan luas 507,78 hektare, Hulu Sungai Tengah 57 kejadian seluas 153,61 hektare, Tanah Bumbu 48 kejadian seluas 150,35 hektare, Tabalong 29 kejadian seluas 135,13 hektare, dan Kotabaru 42 kejadian seluas 40,42 hektare.
Kota Banjarmasin tercatat mengalami enam kejadian karhutla dengan luas lahan terdampak 1,41 hektare.
Selain mencatat kejadian kebakaran, pemantauan hingga 25 Agustus 2026 menemukan 10.910 titik hotspot di Kalimantan Selatan.
Data hotspot tersebut bersumber dari SIPONGI Kementerian Kehutanan melalui pemantauan satelit NASA-MODIS, NASA-SNPP, dan NASA-NOAA20.
Ronny mengatakan keberadaan titik hotspot menjadi salah satu indikator dalam pengendalian karhutla, tetapi penanganan tetap harus berdasarkan verifikasi kondisi di lapangan.
"Pemantauan hotspot terus kami lakukan sebagai bagian dari sistem kewaspadaan dini. Informasi tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan pengecekan lapangan, sehingga apabila ditemukan kebakaran dapat dilakukan penanganan sedini mungkin agar tidak meluas," katanya.
BPBD Kalsel mengingatkan pemerintah daerah, aparat, masyarakat, dan dunia usaha meningkatkan kewaspadaan, terutama di wilayah dengan jumlah kejadian dan luas lahan terdampak yang tinggi.
Pengawasan lapangan, respons cepat terhadap laporan kebakaran, serta koordinasi lintas sektor dinilai perlu terus dilakukan untuk menekan dampak karhutla.
"Pengendalian karhutla merupakan tanggung jawab bersama. Kami mengharapkan dukungan pemerintah kabupaten/kota, aparat, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran di lapangan," papar Ronny.
Data BPBD Kalsel hingga 25 Agustus 2026 mencatat total 1.903 kejadian karhutla, 9.088,75 hektare lahan terdampak, dan 10.910 titik hotspot di Kalimantan Selatan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
