Pantau - Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan penerapan secara nasional usulan agar setiap pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki gudang logistik serta stok bantuan yang siap digunakan saat bencana terjadi.
Usulan tersebut disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto dalam rapat koordinasi penanganan dampak gempa bumi di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu.
Rapat dipimpin langsung Prabowo di posko pengungsian yang berada di Markas Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) 834/Wakanga Mere, Desa Tonggurambang, Mbay.
Berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Suharyanto mengungkapkan ketersediaan logistik di daerah menjadi salah satu persoalan ketika gempa terjadi karena gudang BPBD di sejumlah wilayah masih kosong.
"Ketika terjadi bencana kemarin, daerah ini tidak bisa berbuat karena memang gudang-gudang logistik BPBD itu kosong," kata Suharyanto.
BNPB Usulkan Stok Bantuan Rp5 Miliar hingga Rp10 Miliar
Suharyanto menjelaskan bantuan kemasyarakatan Presiden atau tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp20 miliar untuk masing-masing delapan pemerintah kabupaten di NTT sangat membantu penanganan dampak bencana.
Namun, ia mengusulkan setiap kabupaten dan kota memiliki stok logistik sendiri agar bantuan dasar dapat segera disalurkan kepada masyarakat sebelum bantuan pemerintah pusat tiba.
Menurut Suharyanto, BNPB sebagai alat pemerintah pusat dapat memperkuat penanganan bencana di daerah, tetapi membutuhkan waktu untuk mendatangkan sekaligus mendistribusikan bantuan ke wilayah terdampak.
"BNPB adalah alat Bapak Presiden. Kami tidak punya hubungan komando dengan BPBD," ujarnya.
Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu memiliki kemampuan memberikan bantuan dasar pada fase awal bencana berupa makanan, sembako, selimut, tenda, dan matras.
Suharyanto juga mengusulkan pemerintah provinsi memiliki gudang logistik sendiri, sedangkan pemerintah kabupaten dan kota mempunyai fasilitas dan persediaan serupa.
"Ketika ada apa-apa di saat awal, itu sudah bisa memberikan bantuan," katanya.
Menurut Suharyanto, anggaran untuk menyiapkan stok tersebut tidak harus sangat besar, dengan kebutuhan sekitar Rp5 miliar hingga Rp10 miliar untuk menyediakan berbagai kebutuhan dasar.
"Begitu ada apa-apa masyarakat terdampak bisa diberikan bantuan duluan sebelum BNPB datang," ujarnya.
Prabowo Akan Hitung Kebutuhan Secara Nasional
Menanggapi masukan tersebut, Prabowo menyatakan pemerintah akan mencatat dan mempertimbangkan usulan penyediaan gudang serta stok logistik bencana untuk diterapkan secara nasional.
"Baik, saya kira itu saran yang baik. Nanti kita catat," kata Prabowo.
Presiden menyampaikan pemerintah pusat dapat membantu setiap provinsi memiliki gudang dan persiapan makanan untuk menghadapi bencana, sekaligus mendorong kebijakan serupa sampai tingkat kabupaten.
"Saya pikir itu saran yang baik. Jadi kita hitung secara nasional saja, nanti kita bantu tiap provinsi, biar gubernur punya gudang dan persiapan makanan, sama dengan juga bupati," ujar Prabowo.
Prabowo menilai pemerintah daerah semestinya telah memiliki cadangan logistik atau lumbung cadangan yang dapat digunakan dalam kondisi darurat.
Apabila penyediaan cadangan tersebut belum berjalan optimal atas inisiatif pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mengambil langkah untuk membantu mewujudkannya.
"Seharusnya, sebetulnya juga memang demikian. Para bupati, gubernur harusnya juga sudah punya lumbung-lumbung cadangan. Tapi ya sudah, kalau mereka mungkin belum inisiatif, kita lakukan itu," kata Prabowo.
- Penulis :
- Shila Glorya
