Pantau - Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania meminta pemerintah menjadikan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai investasi ketahanan bencana jangka panjang dengan memperkuat armada pemadam udara, teknologi deteksi dini, serta sistem respons terintegrasi.
Dini menyampaikan usulan tersebut dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (27/8/2026), menyusul karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah pada musim kemarau dan kondisi El Niño.
"Jadi kita tidak selalu berada pada posisi menunggu api membesar kemudian melakukan pemadaman," kata Dini.
Menurut Dini, kejadian karhutla di sejumlah wilayah harus menjadi pembelajaran untuk memperkuat strategi pencegahan dan penanganan bencana.
DPR Soroti Penguatan Pencegahan Karhutla
Dini mengapresiasi langkah pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang melakukan pemadaman darat, water bombing, patroli udara, hingga operasi modifikasi cuaca.
"Dalam kondisi kemarau dan El Niño seperti sekarang, respons cepat memang sangat dibutuhkan," kata Dini.
Namun, ia menilai langkah penanganan tersebut juga perlu diikuti evaluasi untuk memperkuat strategi menghadapi karhutla pada masa mendatang.
Menurutnya, water bombing tetap penting untuk menekan api, tetapi kebakaran di lahan gambut memerlukan penanganan lebih menyeluruh karena api dapat menjalar di bawah permukaan.
"Karena itu, pemadaman udara harus berjalan bersama pencegahan, pembasahan gambut, penguatan personel di lapangan, deteksi dini, serta pengelolaan kawasan yang rawan terbakar," ujarnya.
Dini mengatakan penggunaan anggaran penanggulangan karhutla harus memberikan dampak nyata berupa pengendalian api yang lebih cepat, perlindungan masyarakat, kualitas udara yang terjaga, dan berkurangnya kerusakan lingkungan.
Keberhasilan Diminta Tak Hanya Diukur dari Api yang Dipadamkan
Dini meminta pemerintah tidak hanya menjadikan jumlah kebakaran yang berhasil dipadamkan sebagai ukuran keberhasilan penanganan karhutla.
"Jangan sampai hasil yang didapat setiap tahunnya hanyalah menghitung berapa banyak api yang berhasil dipadamkan," ujar Dini.
Menurutnya, pemerintah juga perlu menghitung jumlah titik api yang berhasil dicegah sejak awal sebagai salah satu ukuran keberhasilan kebijakan karhutla.
Ia menilai penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.
"Saya kira ini saatnya kita memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan kapasitas kita menghadapi karhutla yang semakin kompleks," ucapnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
