HOME  ⁄  Nasional

Menkes Sebut Perbaikan Dua RSUD Rusak Berat akibat Gempa NTT Butuh hingga Rp200 Miliar

Oleh Leon Weldrick
SHARE   :

Menkes Sebut Perbaikan Dua RSUD Rusak Berat akibat Gempa NTT Butuh hingga Rp200 Miliar
Foto: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat bersama DPR di Jakarta, Kamis 27/8/2026 (sumber: ANTARA/Mecca Yumna)

Pantau - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan perbaikan dua Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang mengalami kerusakan berat akibat gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) membutuhkan anggaran sekitar Rp150 miliar hingga Rp200 miliar.

Dua rumah sakit yang mengalami kerusakan berat tersebut adalah RSUD di Manggarai Timur dan RSUD di Nagekeo.

Dalam rapat bersama DPR di Jakarta, Kamis, Budi menjelaskan Kementerian Kesehatan menargetkan fasilitas kesehatan yang mengalami kerusakan berat dapat diperbaiki dalam waktu enam hingga 12 bulan karena membutuhkan pembangunan gedung baru.

Sementara itu, fasilitas kesehatan dengan kerusakan ringan ditargetkan pulih dalam satu hingga dua bulan, sedangkan fasilitas dengan kerusakan sedang membutuhkan waktu sekitar tiga hingga enam bulan.

"Nah saya sebenarnya, kalau yang seluruh fasilitas yang rusak ringan, saya pengennya kalau bisa, yang 1 bulan, 2 bulan bisa beres. Rusak sedang, 3 bulan 6 bulan beres. Kalau rusak berat, itu 6 bulan sampai 12 bulan. Karena itu membutuhkan yang bangunan baru," kata Budi.

Rumah Sakit Lapangan Didirikan

Sebagai respons cepat terhadap kerusakan RSUD di Manggarai Timur dan Nagekeo, Kementerian Kesehatan telah mendirikan rumah sakit lapangan untuk menjaga pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Selain dua RSUD tersebut, Budi menyoroti kondisi 166 puskesmas di NTT yang membutuhkan perhatian dalam proses pemulihan pascagempa.

Budi meminta bantuan dan kolaborasi Komisi IX DPR untuk mempercepat pemulihan berbagai fasilitas kesehatan tersebut.

Kementerian Kesehatan juga akan berupaya mencari dukungan pendanaan melalui sponsorship agar proses pemulihan tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah.

"Nanti Kementerian Kesehatan akan coba carikan dari sponsorship juga. Kan kita kasih contoh ya. Kadang kalau menunggu dari pemerintah, kadang-kadang terlampau lama," katanya.

Kementerian Kesehatan juga telah mendata berbagai alat kesehatan yang rusak akibat gempa untuk menentukan peralatan yang masih dapat diperbaiki maupun yang sudah tidak dapat digunakan.

Penanganan Pasien Jadi Prioritas

Dalam penanganan dampak gempa, fokus pertama Kementerian Kesehatan adalah memastikan seluruh pasien terdampak berhasil diidentifikasi dan mendapatkan perawatan sesuai kondisi masing-masing.

Pasien yang penyakit atau kondisinya masih dapat ditangani di puskesmas akan mendapatkan pelayanan di fasilitas tersebut.

Pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut akan dirujuk ke fasilitas kesehatan dengan kemampuan pelayanan yang lebih tinggi.

Setelah penanganan pasien, tahap kedua adalah mengaktifkan kembali seluruh fasilitas kesehatan yang terdampak bencana, kemudian tahap ketiga difokuskan pada pemulihan fasilitas yang mengalami kerusakan.

"Sesudah itu baru yang tahap keduanya, kita mulai mengaktifkan kembali seluruh fasilitas kesehatan yang terdampak oleh bencana. Sedangkan tahap ketiganya yang nanti baru akan kita lakukan kemudian adalah bagaimana memulihkan kembali faskes-faskes yang rusak," kata Menkes.

Kementerian Kesehatan menugaskan seluruh fasilitas kesehatan yang tersedia untuk melakukan triase awal secara cepat guna mengetahui tingkat keparahan kondisi setiap pasien.

Mekanisme tersebut diperlukan agar pasien mendapatkan penanganan sesuai kebutuhan dan tidak langsung membebani fasilitas kesehatan dengan tingkat pelayanan lebih tinggi apabila kondisinya masih dapat ditangani di fasilitas kesehatan tingkat bawah.

Keterbatasan SDM Jadi Kendala

Budi mengungkapkan salah satu kendala penanganan di lapangan adalah adanya fasilitas kesehatan yang benar-benar tidak dapat beroperasi karena keterbatasan sumber daya manusia untuk menjangkau desa-desa.

"Masalahnya adalah beberapa fasilitas kesehatan benar-benar enggak bisa operasional, karena SDM-nya enggak ada untuk masuk ke desa-desa," kata Budi.

Ia juga mengungkapkan sebagian masyarakat lokal masih lebih mempercayai pengobatan tradisional sehingga sejumlah pasien yang seharusnya mendapatkan penanganan di rumah sakit justru menjalani penanganan secara mandiri.

Untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan, Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan RS Kapal Airlangga untuk memberikan layanan di daerah-daerah yang jauh.

Berdasarkan temuan di lapangan, kasus kesehatan yang paling banyak ditemukan pada korban gempa adalah trauma pada bagian tubuh serta patah tangan atau kaki.

Penulis :
Leon Weldrick
FLOII 2026