Pantau - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan pekerja di Indonesia wajib memiliki bekal pemahaman mengenai teknologi kecerdasan artifisial (AI) yang berkaitan dengan bidang pekerjaannya.
Pemahaman mengenai AI diperlukan karena pekerja menghadapi dinamika dan perubahan cara kerja yang semakin cepat pada era digital.
Perkembangan teknologi AI semakin signifikan dengan munculnya AI generatif yang berpotensi mengubah dinamika serta cara kerja perusahaan ketika teknologi tersebut diterapkan secara penuh.
"Dilema ini nyata, karena kemajuan pesat AI generatif telah mengubah cara kita bekerja, mengambil keputusan, dan melayani masyarakat," ujar Nezar.
Satu dari Empat Pekerja ASEAN Terpapar AI Generatif
Nezar menilai kesiapan dan pemahaman pekerja terhadap penggunaan AI dalam pekerjaan merupakan kebutuhan yang mendesak.
Penilaian tersebut salah satunya merujuk pada laporan Organisasi Buruh Internasional (ILO) mengenai paparan AI generatif terhadap tenaga kerja di kawasan ASEAN.
Berdasarkan laporan ILO, hampir satu dari empat pekerja di kawasan ASEAN memiliki pekerjaan yang terpapar teknologi AI generatif.
Dampak penerapan AI tidak lagi terbatas pada perubahan lapangan pekerjaan dan aktivitas tenaga kerja, tetapi juga berpotensi memengaruhi pendapatan negara serta struktur fiskal.
"Bagi pemerintah Indonesia, temuan ini bukan sekadar topik akademis," kata Nezar.
Pemerintah Indonesia karena itu dinilai tidak dapat menunggu sampai dampak AI benar-benar terjadi sebelum menyusun langkah mitigasi.
Kebijakan mengenai AI perlu diarahkan sejak awal dengan memperkuat kapasitas pemerintah dalam memahami, mengelola, dan memanfaatkan teknologi tersebut untuk kepentingan nasional.
Pendekatan sejak dini menjadi penting agar proses transformasi yang didorong AI dapat dikelola sebelum menimbulkan dampak lebih luas terhadap tenaga kerja maupun perekonomian Indonesia.
ASN Perlu Tingkatkan Keterampilan dan Literasi AI
Dalam lingkungan pemerintahan, Nezar menekankan bahwa peningkatan keterampilan dan pelatihan ulang bagi aparatur sipil negara (ASN) menjadi kebutuhan yang mendesak.
ASN yang terlibat dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan perlu memiliki pemahaman mengenai cara kerja, dampak, serta potensi risiko AI.
Kebutuhan pemahaman yang sama berlaku bagi ASN yang menangani kebijakan perpajakan, ekonomi digital, serta tata kelola digital.
Pemahaman terhadap AI diperlukan agar ASN mampu mempertimbangkan dampak dan risiko teknologi tersebut ketika menyusun serta menjalankan kebijakan.
"Peningkatan dan pelatihan ulang keterampilan bukan lagi pilihan," ungkap Nezar.
Nezar berharap penguatan kompetensi di lingkungan pemerintahan diarahkan untuk membangun kesiapan menghadapi perkembangan AI dalam jangka panjang.
Kompetensi yang perlu diperkuat antara lain literasi AI agar aparatur pemerintah dapat memahami teknologi tersebut beserta implikasinya.
Pemerintah juga perlu meningkatkan kemampuan ASN dalam melakukan analisis kebijakan serta mengambil keputusan berbasis data.
Dengan kapasitas tersebut, ASN diharapkan dapat menjadi penggerak dalam proses transformasi pemerintahan digital sekaligus membantu membangun tenaga kerja nasional yang tangguh dan inklusif dalam menghadapi perkembangan era AI.
Pemerintah Harus Menjadi Regulator yang Berpengetahuan
Selain meningkatkan kompetensi pekerja dan ASN, Nezar mengatakan kesiapan pemerintah menghadapi implementasi AI perlu ditopang tata kelola yang kuat.
Pemerintah juga membutuhkan koordinasi lintas sektor agar penerapan dan pengelolaan AI dapat dilakukan secara efektif.
Pemerintah harus mampu merumuskan kebijakan berdasarkan pemahaman yang memadai mengenai teknologi AI.
Pemahaman tersebut diperlukan agar pemerintah tidak terjebak memberikan respons terhadap perkembangan AI secara berlebihan ataupun kontraproduktif.
"Pemerintah harus berperan sebagai regulator yang berpengetahuan, bukan reaktif," kata Nezar menutup pernyataannya.
- Penulis :
- Shila Glorya
