Pantau - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Sumatera terus dilakukan secara masif melalui operasi darat dan udara untuk mencegah kabut asap lintas batas negara.
Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Rizal Irawan mengatakan upaya tersebut dilakukan di tengah kondisi sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera yang menghadapi karhutla serta penurunan kualitas udara.
"Sampai saat ini, beberapa saudara kita di wilayah Kalimantan dan Sumatera dalam kondisi menghadapi kebakaran hutan dan lahan, serta penurunan kualitas udara. Operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk water bombing dan modifikasi cuaca, sedangkan operasi darat didukung ribuan personel gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan," ujar Rizal.
Penanganan karhutla dilakukan dengan menggabungkan operasi udara menggunakan puluhan helikopter dan pesawat untuk water bombing serta modifikasi cuaca dengan operasi darat yang melibatkan ribuan personel gabungan.
Personel gabungan disiagakan selama 24 jam di sejumlah titik rawan untuk mempercepat penanganan kebakaran dan menekan dampak penurunan kualitas udara.
Pemerintah juga memperluas penanganan hingga tingkat regional guna mengantisipasi potensi penyebaran kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan ke negara tetangga.
Rizal mengatakan koordinasi regional dilakukan setelah ministerial meeting dan technical working group terkait transboundary haze pollution yang berlangsung di Bali pada Juli 2026 bersama negara-negara tetangga.
"Langkah kita juga menjangkau level kawasan. Hasil dari ministerial meeting dan technical working group terkait transboundary haze pollution di Bali pada bulan Juli lalu, bersama negara-negara tetangga, kita memantau arah angin dan trayektori asap untuk mencegah krisis transboundary haze atau polusi asap lintas batas secara ilmiah dan transparan berdasarkan peta BMKG," tambah Rizal.
Pemantauan arah angin dan trayektori asap berdasarkan peta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) digunakan untuk mendukung langkah pencegahan krisis kabut asap lintas batas secara ilmiah dan transparan.
Sinergi operasi lapangan dan pemantauan lintas batas diharapkan dapat menekan potensi krisis asap sedini mungkin sekaligus melindungi kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
