Pantau - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintahan Indonesia membutuhkan kerja sama koalisi karena besarnya jumlah penduduk dan luas wilayah membuat negara tidak mungkin dikelola hanya oleh satu partai politik.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menutup Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).
"Karena demokrasi saya harus berkoalisi. Berkoalisi itu untuk memimpin dan memerintah dan mengurus negara yang sebentar lagi 300 juta orang," kata Prabowo.
Menurut Prabowo, besarnya jumlah penduduk dan wilayah Indonesia membuat kerja sama politik diperlukan untuk membangun kekuatan dalam menjalankan pemerintahan.
"Kita sebesar Eropa. Di Eropa itu lebih dari 27 negara," kata Presiden.
Prabowo mengatakan pemerintahan yang dipimpinnya dibangun melalui koalisi besar dengan dukungan mayoritas kekuatan politik di parlemen.
"Pemerintah koalisi yang saya pimpin termasuk besar, tujuh partai dari delapan partai di parlemen," katanya.
Prabowo juga membandingkan dinamika politik Indonesia dengan sejumlah negara lain, termasuk Jepang dan Inggris, yang menurutnya mengalami pergantian kepala pemerintahan beberapa kali dalam periode relatif singkat.
"Di Jepang walaupun hanya dua partai besar, tetapi dalam lima enam tahun berapa kali ganti Perdana Menteri. Di Inggris dalam lima tahun mungkin tujuh sampai delapan kali Perdana Menteri," ucap Prabowo.
Prabowo menilai sinergi antarelemen politik menjadi penting untuk menjaga keberlangsungan pengelolaan Indonesia yang memiliki cakupan wilayah luas dan jumlah penduduk besar.
Koalisi dalam sistem demokrasi, menurut Prabowo, menjadi bagian dari upaya membangun kekuatan politik untuk memimpin, memerintah, dan mengurus kepentingan masyarakat.
Pernyataan mengenai pentingnya koalisi tersebut disampaikan dalam rangkaian penutupan Muktamar Ke-35 NU yang turut menjadi agenda Presiden di Jombang.
- Penulis :
- Aditya Yohan
