HOME  ⁄  Nasional

Prabowo Menolak Tawaran Pinjaman IMF karena Indonesia Dinilai Masih Mampu Membiayai Pembangunan

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Prabowo Menolak Tawaran Pinjaman IMF karena Indonesia Dinilai Masih Mampu Membiayai Pembangunan
Foto: (Sumber :Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutan saat penutupan Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026). Muktamar Ke-35 NU menetapkan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmat 2026-2031. ANTARA FOTO/Syaiful Arif/agr/pri..)

Pantau - Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia menolak tawaran pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF) karena pemerintah menilai pembangunan nasional masih dapat dijalankan tanpa bergantung pada pinjaman lembaga tersebut.

Prabowo menyampaikan pernyataan itu saat berpidato dalam penutupan Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).

"Saya kira kemarin, beberapa bulan yang lalu kaget, Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawari pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, tapi Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF," kata Prabowo.

Presiden mengatakan pemerintah tetap terbuka terhadap investasi, tetapi berupaya mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman dari berbagai pihak.

"Kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh. Kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin," kata Presiden.

Prabowo mengatakan strategi transformasi pemerintah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membawa sebanyak mungkin rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan.

"Kita harus berani, dan saya sudah hitung dengan cermat sampai ke rupiah-rupiahnya. Saya sudah hitung dan saya yakin dan percaya kita akan berhasil," ujar Prabowo.

Pemerintah menargetkan jutaan masyarakat dapat keluar dari kemiskinan melalui program pembangunan yang dijalankan, dengan Prabowo menyebut hasilnya mulai terlihat dalam dua tahun pertama pemerintahannya.

Pada pertengahan April 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertemu dengan Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva dalam rangkaian agenda di Washington DC, Amerika Serikat.

Dalam pertemuan tersebut, Purbaya menyampaikan bahwa Indonesia memiliki bantalan fiskal yang memadai di tengah ketidakpastian global akibat ketegangan geopolitik dan dinamika harga energi.

IMF disebut mempersiapkan dukungan pendanaan bagi negara yang membutuhkan bantuan untuk menghadapi kondisi ketidakpastian global tersebut.

"Tentu saja, Indonesia tidak membutuhkan (bantuan), karena anggaran kita cukup baik dan kita masih punya bantalan yang cukup besar yaitu Rp420 triliun," ujar Purbaya.

Penulis :
Aditya Yohan
FLOII 2026