HOME  ⁄  Ekonomi

Komisi VII DPR Mendorong UMKM Masuk Rantai Perekonomian Nasional dalam RKP 2027

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Komisi VII DPR Mendorong UMKM Masuk Rantai Perekonomian Nasional dalam RKP 2027
Foto: (Sumber :Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty saat memimpin rapat di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (31/8/2026). ANTARA/HO-DPR RI.)

Pantau - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty meminta Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengintegrasikan sektor UMKM ke dalam rantai perekonomian nasional melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.

Evita menyampaikan permintaan tersebut dalam rapat bersama Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (31/8/2026).

Menurut Evita, penguatan UMKM sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, pembangunan dari desa, pemerataan ekonomi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.

"Setiap alokasi anggaran memiliki keterkaitan yang jelas dengan target kinerja program prioritas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Evita.

Evita meminta kebijakan anggaran sektor UMKM pada 2027 semakin memperkuat akses pembiayaan, peningkatan kapasitas dan produktivitas, perluasan pasar, serta digitalisasi pelaku usaha.

Menurut dia, UMKM memiliki posisi penting dalam perekonomian karena berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan penguatan ekonomi masyarakat.

Komisi VII DPR juga meminta Kementerian UMKM menjelaskan program yang mengalami kenaikan atau penurunan anggaran beserta dampaknya terhadap rencana dan target yang akan dicapai.

"Kita berharap tentunya rencana kerja dan anggaran tahun 2027 yang telah disusun oleh masing-masing kementerian dapat selaras dengan rencana kerja pemerintah atau RKP tahun 2027 sekaligus menjawab berbagai tantangan pembangunan di sektor pariwisata dan UMKM," ucap Evita.

Selain sektor UMKM, Evita meminta Kementerian Pariwisata mengarahkan anggaran untuk meningkatkan kualitas destinasi, pelayanan, konektivitas, dan daya saing pariwisata.

Anggaran tersebut juga diminta memperluas manfaat sektor pariwisata bagi masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian daerah.

Komisi VII DPR menilai sektor pariwisata dan UMKM perlu mendapat perhatian dalam RKP 2027 karena keduanya memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pemerataan ekonomi.

Penulis :
Ahmad Yusuf
FLOII 2026