Pantau - Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menutup 290 badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai tidak menguntungkan, berkinerja buruk, atau terus mengalami kerugian.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada penutupan Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, Senin.
"Dalam kurang dua tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan, yang tidak punya kinerja baik, yang rugi kita tutup 290 BUMN," kata Prabowo.
Menurut Prabowo, penutupan ratusan perusahaan negara tersebut telah menghasilkan penghematan sekitar Rp50 triliun bagi pemerintah.
Pemerintah Berencana Tutup Sedikitnya 700 BUMN Lagi
Pemerintah berencana melanjutkan kebijakan efisiensi dengan menutup sedikitnya 700 BUMN lainnya hingga akhir 2026.
Setelah proses pengurangan tersebut dilakukan, Prabowo memperkirakan jumlah BUMN yang tersisa hanya sekitar 200 hingga 250 perusahaan.
"Jadi, nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200 sampai 250," ungkap Prabowo.
Pengurangan jumlah BUMN tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sekaligus memangkas berbagai biaya rutin yang selama ini harus ditanggung perusahaan.
Prabowo menargetkan penghematan dari biaya overhead atau biaya rutin BUMN dapat mencapai sekitar Rp100 triliun.
Komponen biaya yang ingin ditekan melalui kebijakan tersebut antara lain biaya rutin perusahaan, gaji direksi, serta gaji komisaris.
"Berarti harapan saya kita bisa menghemat Ro100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris," kata Prabowo.
Penghematan Dialihkan untuk Program Masyarakat
Selain melakukan efisiensi terhadap BUMN, pemerintah disebut telah menjalankan berbagai langkah penghematan di sejumlah bidang lainnya.
Secara keseluruhan, Prabowo mengatakan nilai penghematan yang telah dilakukan pemerintah mendekati Rp300 triliun setiap tahun.
Dana yang diperoleh dari berbagai langkah penghematan tersebut akan dialihkan untuk kepentingan masyarakat melalui berbagai program pemerintah.
Strategi pemerintah tersebut tidak hanya ditujukan untuk mengurangi jumlah perusahaan negara yang merugi, tetapi juga mengalihkan anggaran yang sebelumnya digunakan untuk membiayai perusahaan dan pengeluaran rutin ke program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
"Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya untuk rakyat," ujar Prabowo.
- Penulis :
- Shila Glorya
