Pantau - Badan Pusat Statistik (BPS) Bali menjelaskan status desil yang digunakan untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat bersifat relatif dan dinamis sehingga dapat berubah seiring pembaruan data setiap tiga bulan.
Kepala BPS Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan mengatakan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melibatkan berbagai sumber data dan tidak hanya dilakukan oleh BPS.
"Pembaruan terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) itu dilakukan tiga bulan sekali dan yang memperbarui bukan BPS saja, melainkan dari berbagai sumber data," ungkap Agus Gede.
Penjelasan tersebut disampaikan untuk menjawab kekhawatiran masyarakat yang masuk kelompok desil tinggi meskipun merasa kondisi ekonominya secara absolut belum sejahtera.
Desil Berbeda dengan Angka Kemiskinan
BPS Bali menegaskan penghitungan desil berbeda dengan penghitungan angka kemiskinan absolut karena desil membagi tingkat kesejahteraan penduduk menjadi 10 kelompok dengan jumlah yang sama besar.
Dengan metode tersebut, posisi desil seseorang sangat bergantung pada perbandingan kondisi ekonominya dengan penduduk lainnya.
"Kalau kemiskinan Bali sekarang kan 3,4 persen, ketika ekonomi kita bagus itu kemiskinan bisa nol karena 3,4 persen itu bisa jadi dia tidak miskin lagi, tapi kalau desil selamanya itu desil 1 pasti ada," kata Agus Gede.
Artinya, angka kemiskinan secara teoritis dapat terus menurun ketika kondisi ekonomi masyarakat membaik, sedangkan kelompok desil 1 akan selalu ada karena sistem desil menggunakan pengelompokan relatif.
Agus Gede mencontohkan seseorang yang memiliki pendapatan tinggi belum tentu masuk desil tertinggi apabila pendapatan penduduk lainnya jauh lebih besar.
"Misalnya pendapatan saya Rp1 miliar, tapi orang lain di Bali itu pendapatannya Rp2 miliar, maka saya akan ada di desil yang di bawahnya meski pendapatan saya tinggi," ungkap Agus Gede.
Struktur desil penduduk Bali saat ini secara umum cenderung terkonsentrasi pada kelompok desil 1 hingga desil 5 dengan perbedaan kondisi antarindividu yang dinilai sangat tipis.
Sebaliknya, desil 10 sebagai kelompok teratas memiliki rentang kesenjangan pendapatan dan pengeluaran antarindividu yang sangat lebar.
BPS Gunakan 41 Indikator Penimbang
Data DTKS yang menjadi bagian dari pengelompokan tersebut diolah dan diperbarui setiap tiga bulan dengan memanfaatkan berbagai sumber data yang telah terintegrasi.
Sumber tersebut antara lain Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk mengetahui status siswa, data PLN mengenai penggunaan daya listrik, Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS, serta pendataan berkala oleh pendamping Program Keluarga Harapan.
BPS Bali menegaskan penetapan desil tidak hanya didasarkan pada satu aspek, seperti besarnya daya listrik ataupun kondisi fisik rumah.
Penilaian dilakukan secara komprehensif menggunakan 41 indikator penimbang yang antara lain mencakup kepemilikan aset hingga kondisi perumahan masyarakat.
"Indikatornya sangat komprehensif, mencakup kepemilikan aset hingga kondisi perumahan, sering kali masyarakat hanya melihat satu indikator lalu membandingkan dengan tetangga, padahal indikator-indikator lainnya menunjukkan hasil berbeda," kata Agus Gede.
Menurut BPS Bali, masyarakat terkadang hanya memperhatikan satu indikator ketika membandingkan status desilnya dengan orang lain, padahal pengelompokan ditentukan berdasarkan keseluruhan indikator.
Penentuan Penerima Bansos Bukan Kewenangan BPS
Terkait kemungkinan masyarakat dengan desil 5 ke atas tidak mendapatkan bantuan sosial, BPS Bali menegaskan penentuan penerima bantuan bukan menjadi kewenangan BPS.
Keputusan mengenai kelompok desil yang berhak atau tidak berhak memperoleh bantuan sosial menjadi kewenangan lembaga pemberi bantuan sosial.
BPS Bali juga menepis kekhawatiran bahwa kenaikan harga atau inflasi akan secara langsung mengubah status desil masyarakat secara umum.
Kenaikan harga komoditas tertentu seperti tiket pesawat dinilai tidak memberikan perubahan signifikan terhadap desil kelompok bawah karena komoditas tersebut jarang dikonsumsi masyarakat desil 1.
Dampak terhadap kelompok desil bawah dapat berbeda apabila kenaikan harga terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang lebih berkaitan dengan pola konsumsi mereka.
Sensus Ekonomi Tidak Serta-Merta Mengubah Desil
BPS Bali memastikan sensus ekonomi yang sedang berlangsung tidak berkaitan secara langsung dengan perubahan status desil masyarakat.
"Banyak orang yang takut di sensus ekonomi, berulang kali kami sampaikan bahwa sensus ekonomi tidak serta merta mengubah desil karena sensusnya sekarang sedangkan besok desilnya bisa berubah, sensus ini agar pemerintah punya data yang akurat terkait kondisi ekonomi penduduk maupun ekonomi wilayah," kata Agus Gede.
BPS Bali menegaskan sensus ekonomi bertujuan menyediakan data akurat bagi pemerintah mengenai kondisi ekonomi penduduk dan suatu wilayah, bukan untuk secara langsung menentukan atau mengubah status desil masyarakat.
- Penulis :
- Shila Glorya
