Pantau - Badan Pengusahaan (BP) Batam menetapkan pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp2,44 triliun untuk mendukung pengembangan kawasan dan pembangunan infrastruktur di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Kepulauan Riau.
Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan pagu anggaran tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan pagu indikatif yang telah ditetapkan sebelumnya.
“Pagu anggaran BP Batam tahun 2027 sama dengan pagu indikatif, yaitu sebesar Rp2,44 triliun,” ungkap Amsakar.
Rencana kerja dan anggaran BP Batam tahun 2027 tersebut disampaikan Amsakar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI pada Senin, 31 Agustus 2026.
BP Batam Fokus Percepat Investasi dan Infrastruktur Modern
Dalam RDP tersebut, Amsakar turut memaparkan arah pembangunan KPBPB Batam pada 2027 dengan mengusung tema ‘Percepatan Pertumbuhan Investasi melalui Pengembangan Kawasan yang Inklusif dan Infrastruktur Modern’.
Arah pembangunan itu menitikberatkan pada percepatan pertumbuhan investasi melalui pengembangan kawasan serta penyediaan infrastruktur modern di KPBPB Batam.
BP Batam juga melakukan rekomposisi anggaran sebesar Rp131,26 miliar yang sebelumnya telah mendapat persetujuan Komisi VI DPR RI dalam RDP pada 17 Juni 2026.
Anggaran hasil rekomposisi tersebut akan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan berbagai kegiatan baru serta pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang investasi di KPBPB Batam.
“Secara keseluruhan, pagu anggaran BP Batam tahun 2027 akan dialokasikan melalui dua program utama, yakni Program Dukungan Manajemen dan Program Pengembangan Kawasan Strategis,” ungkap Amsakar.
Dengan demikian, pagu anggaran Rp2,44 triliun tersebut akan dialokasikan melalui Program Dukungan Manajemen dan Program Pengembangan Kawasan Strategis.
BP Batam Targetkan PNBP Rp2,44 Triliun pada 2027
Selain menetapkan pagu anggaran, BP Batam menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp2,44 triliun pada 2027.
Target PNBP tersebut akan bersumber dari unit-unit penghasil serta badan usaha yang berada di lingkungan BP Batam.
Tiga kontributor terbesar diproyeksikan berasal dari Direktorat Pengelolaan Pertanahan, Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Pengelolaan Limbah, serta Direktorat Pengelolaan dan Pengusahaan Kepelabuhanan.
Amsakar mengharapkan dukungan dan arahan dari pimpinan serta seluruh anggota Komisi VI DPR RI agar pelaksanaan program BP Batam pada 2027 berjalan optimal.
“Kami sangat mengharapkan dukungan dan arahan dari Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VI agar pelaksanaan program tahun 2027 dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pengembangan KPBPB Batam, masyarakat, dan perekonomian nasional,” ungkap Amsakar.
- Penulis :
- Arian Mesa
