Pantau - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui koordinasi lintas kementerian karena dampaknya telah meluas ke berbagai sektor, terutama kesehatan dan pendidikan masyarakat.
Puan menyampaikan permintaan tersebut di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026), menyusul karhutla yang masih terjadi di sejumlah daerah.
“Karhutla saat ini sudah KLB (kondisi luar biasa), dan kami sudah meminta kepada Pemerintah untuk melaksanakan koordinasi. (Koordinasi) bukan hanya bagaimana penanganan Karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya selesai,” kata Puan.
Karhutla Berdampak pada Jutaan Penduduk
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebelumnya melaporkan perkembangan titik panas dan titik api di enam provinsi yang dilanda karhutla.
Penambahan titik api terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, sedangkan titik api di Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi relatif menurun.
Dampak kabut asap karhutla juga memicu peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) berdasarkan data Kementerian Kesehatan.
Laporan Kementerian Kesehatan mencatat sekitar 3,4 juta penduduk terdampak karhutla di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
Selain ISPA, sejumlah kasus asma, iritasi kulit, dan konjungtivitis juga tercatat di tengah dampak kabut asap.
Karhutla turut mengganggu kegiatan pendidikan sehingga sejumlah daerah memberlakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
DPR Siapkan Pengawasan Lintas Komisi
Puan menilai penanganan karhutla tidak dapat berhenti pada upaya pemadaman api, tetapi harus mencakup antisipasi dan penanganan dampak setelah kebakaran.
DPR akan melakukan pengawasan terhadap penanganan karhutla melalui lintas alat kelengkapan dewan atau komisi sesuai bidang masing-masing.
"Kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan Karhutla ke depan. Jadi nanti di komisi pun kami akan lakukan penanganannya pasca karhutlanya,” jelas Puan.
“Ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tapi memang harus koordinasi bersama. Di kami pun nanti pimpinan akan melakukan rapat koordinasi bagaimana kemudian penanganannya supaya lintas kementerian dan lintas komisi,” sambungnya.
Dampak karhutla juga terjadi terhadap lingkungan dan habitat satwa di sekitar wilayah yang terbakar.
Seekor orangutan ditemukan dalam kondisi lemas dan tidak sadarkan diri di perkebunan warga Desa Laman Satong, Ketapang, Kalimantan Barat, setelah terpapar asap pekat karhutla yang menyelimuti habitatnya.
“Ini memang harus dilakukan bersama-sama, karenanya di DPR pun nanti akan lintas komisi dan di pemerintahannya harus lintas kementerian. Koordinasinya itu nggak bisa sendiri-sendiri, koordinasinya itu harus lintas kementerian,” pungkasnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
