Pantau - Ketua Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI Tifatul Sembiring menyoroti pelemahan daya beli masyarakat di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di kisaran 5,45 hingga 5,61 persen dan mendorong agar capaian tersebut memberikan dampak konkret serta merata hingga daerah.
Tifatul menyampaikan pandangan tersebut dalam Focus Group Discussion (FGD) Sistem Keuangan Negara, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial bertajuk "Dinamika Daya Beli Masyarakat dan Alternatif Kebijakan" di Depok, Jawa Barat, Selasa (1/9/2026).
Menurut Tifatul, capaian makro yang disampaikan Presiden dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026 menunjukkan pertumbuhan ekonomi kuartal I sebesar 5,61 persen dan semester I sebesar 5,45 persen.
Namun, pertumbuhan tersebut dinilai masih banyak ditopang konsumsi rumah tangga, sementara masyarakat menghadapi berbagai tekanan ekonomi.
Daya Beli Melemah di Tengah Tekanan Ekonomi
Tifatul menyoroti sejumlah kondisi di lapangan, mulai dari tekanan nilai tukar rupiah di kisaran Rp17.700 per dolar AS, kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga masuknya produk impor murah yang menekan industri dalam negeri.
"Daya beli riil masyarakat sedang melemah dan ini berdampak langsung pada penurunan omzet pelaku UMKM. Ditambah lagi, lonjakan inflasi harga kebutuhan pokok serta maraknya serbuan produk impor murah kian menekan industri dalam negeri," tegas Tifatul.
Ia juga menyoroti gelombang pemutusan hubungan kerja yang menyentuh puluhan ribu pekerja serta kondisi pendapatan masyarakat.
Mengacu pada data BPS yang disampaikannya, terdapat sekitar 22,93 juta penduduk dengan pendapatan sekitar Rp700.000 per bulan, sementara mayoritas masyarakat berpendapatan di bawah Rp1,5 juta per bulan.
"Bahkan ada kajian pakar yang menyebutkan sekitar 10 juta penduduk kelas menengah mengalami penurunan kelas karena kenaikan harga tidak diimbangi kenaikan pendapatan," papar Tifatul.
FGD tersebut digelar untuk mengkaji kondisi perekonomian nasional, termasuk dampak pelemahan daya beli terhadap kemampuan negara menjalankan fungsi konstitusional di bidang ekonomi.
Tifatul menekankan perlunya membangun economic security atau ketahanan dan kepastian ekonomi yang mencakup ketersediaan, keandalan, dan keterjangkauan bagi masyarakat.
"Ketahanan ekonomi bukan sekadar bantuan jangka pendek untuk dua atau tiga hari, melainkan jaminan perlindungan jangka panjang yang berkelanjutan bagi kelompok rentan, pekerja, dan masyarakat miskin," pungkas Tifatul.
Pakar Usulkan Stimulus Fiskal dan Perlindungan Daya Beli
Akademisi Ekonomi UPN Veteran Jakarta Prasetyo Hadi menilai tekanan ekonomi antara lain dipengaruhi ketidakselarasan kebijakan dan ketimpangan struktural.
Dari sisi fiskal, rencana penyesuaian tarif PPN menjadi 12 persen dan pengetatan subsidi dinilai berisiko menekan permintaan masyarakat di tengah keterbatasan ruang fiskal.
Prasetyo mengusulkan sejumlah alternatif kebijakan, antara lain penundaan kenaikan PPN untuk komoditas esensial, penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak, subsidi energi langsung tunai, serta insentif pajak bagi sektor padat karya.
"Dari sisi moneter, diperlukan pelonggaran kebijakan makroprudensial, penurunan Giro Wajib Minimum (GWM), stabilisasi nilai tukar rupiah, hingga pengelolaan suku bunga acuan secara presisi agar pertumbuhan 5,6 persen benar-benar dirasakan dampaknya secara merata di daerah," jelas Prasetyo.
Akademisi Ekonomi Universitas Gunadarma Muhamad Yunanto menilai kenaikan harga kebutuhan pokok telah mengurangi kemampuan konsumsi masyarakat berpenghasilan rendah sehingga bantuan langsung tunai dan subsidi tepat sasaran perlu berfungsi optimal sebagai bantalan darurat.
"APBN harus memiliki legitimasi substantif melalui manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat. Diagnosis perlindungan daya beli harus komprehensif: memadukan bantalan sosial, keterjangkauan layanan publik, stabilitas pasokan, serta penciptaan pendapatan produktif," tutur Yunanto.
Simpanan Kelompok Menengah ke Bawah Ikut Tergerus
Peneliti Senior INDEF Abdul Manap Pulungan turut menyoroti penurunan simpanan kelompok masyarakat menengah ke bawah.
Berdasarkan data LPS yang dipaparkannya, rata-rata saldo rekening di bawah Rp100 juta turun dari Rp3,9 juta pada 2013 menjadi Rp1,69 juta per rekening, sementara rekening dengan saldo di atas Rp5 miliar justru meningkat.
"Ini menggambarkan masyarakat kelas bawah terpaksa 'mantab' alias makan tabungan untuk memenuhi kebutuhan pokok di tengah gejolak ekonomi," jelas Abdul Manap.
Menurut Abdul Manap, kondisi tersebut diperberat oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang belum kembali melampaui pertumbuhan PDB sejak pandemi serta ruang fiskal yang menyempit akibat beban pembayaran bunga utang negara.
Ia menilai kegagalan menjaga stabilitas harga komoditas pangan utama berisiko mendorong kelompok rentan semakin dekat dengan kemiskinan.
FGD Badan Pengkajian MPR RI tersebut diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan agar fungsi anggaran dan perekonomian negara tetap berpedoman pada Pasal 23, Pasal 33, dan Pasal 34 UUD 1945 serta mampu memperkuat ketahanan finansial masyarakat dalam jangka panjang.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
