Pantau - Ketua MPR RI Ahmad Muzani membuka Pameran Arsip Konstitusi Indonesia yang merekam perjalanan bangsa dalam membangun konstitusi dan berbagai perangkat kenegaraan sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
Pameran hasil kerja sama MPR RI, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Pitaloka tersebut dibuka di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026).
Muzani menegaskan perjalanan Indonesia sebagai negara merdeka tidak berhenti setelah proklamasi karena para pendiri bangsa masih harus membangun konstitusi, lembaga perwakilan, angkatan bersenjata, kepolisian, sistem pendidikan, mata uang, hingga bank sentral.
"Problem bangsa Indonesia sebagai negara merdeka bukan sekadar menyatakan diri sebagai negara merdeka. Ada kebutuhan terhadap angkatan bersenjata, kepolisian, juga kebutuhan memiliki mata uang dan bank sentral sendiri yang ketika itu belum ada," ujar Muzani.
Arsip Rekam Perjalanan Konstitusi Indonesia
Muzani menjelaskan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara pada 18 Agustus 1945 atau sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan.
PPKI pada saat yang sama memilih Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia.
Indonesia kemudian membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada 29 Agustus 1945 sebagai bagian dari pembangunan lembaga perwakilan.
Menurut Muzani, KNIP menjadi cikal bakal MPR sehingga 29 Agustus kemudian diperingati sebagai hari lahir MPR.
"Pada 29 Agustus 1945, dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Dan 29 Agustus kemudian menjadi hari lahir MPR, karena KNIP merupakan cikal bakal MPR. Di dalam KNIP dibicarakan berbagai macam persoalan yang diperlukan bangsa Indonesia sebagai negara merdeka," jelasnya.
Dalam pembukaan pameran, Muzani juga menerima Naskah Sumber MPRS Republik Indonesia yang diserahkan inisiator Pameran Arsip Konstitusi sekaligus Duta Arsip dan Anggota MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka.
Muzani memberikan apresiasi kepada Rieke yang sejak 2013 mengumpulkan berbagai arsip konstitusi dan menginisiasi penyelenggaraan pameran tersebut.
"Pameran ini menunjukkan fakta bahwa Indonesia yang serba kekurangan diurus dengan sungguh-sungguh. Atas semua upaya dan jerih payah Bu Rieke, sejak 2013 hingga sekarang, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang luar biasa. Menyajikan data sampai 4.000 lebih halaman bukan perkara gampang, meskipun itu baru sebagian kecil dari proses kita berbangsa," ungkapnya.
Muzani Sebut Arsip Menjadi Bukti Perjalanan Demokrasi
Muzani menilai arsip yang dipamerkan bukan sekadar kumpulan dokumen lama, tetapi rekaman perjalanan bangsa dalam membangun dan menjalankan kehidupan bernegara.
"Pameran Arsip Konstitusi ini menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Indonesia adalah negara yang dalam setiap proses, tahun berganti, memiliki semangat zamannya sendiri," katanya.
Menurut Muzani, perubahan pemikiran mengenai pembangunan nasional juga dapat ditelusuri melalui berbagai arsip konstitusi dan ketatanegaraan.
Pola pembangunan nasional sebelumnya pernah dirancang melalui Dewan Perancang Nasional atau Depernas sebelum kemudian berkembang menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada masa Orde Baru.
"GBHN itu tidak ada lagi dan sekarang MPR sedang merancang PPHN agar menjadi pola bagi pembangunan nasional kita pada masa yang akan datang," pungkas Muzani.
Pameran Jadi Ruang Edukasi Publik
Pameran Arsip Konstitusi Indonesia diharapkan menjadi ruang edukasi bagi masyarakat untuk memahami perjalanan konstitusi, kelembagaan negara, dan dinamika pemikiran kebangsaan yang membentuk Indonesia.
Pameran tersebut menampilkan arsip yang menggambarkan pemikiran serta perdebatan para pendiri bangsa dalam menentukan arah Indonesia setelah merdeka.
Pembukaan pameran turut dihadiri sejumlah pejabat dari Bappenas, ANRI, dan Sekretariat Jenderal MPR RI.
Melalui arsip tersebut, masyarakat diharapkan dapat memahami perjalanan ketatanegaraan Indonesia sebagai proses panjang yang dibentuk melalui pemikiran, perdebatan, dan upaya membangun kehidupan bernegara sejak kemerdekaan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
