Pantau - Anggaran pembangunan kembali kantor DPRD di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Selatan belum terlihat dalam perencanaan 2027.
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai NasDem Mori Hanafi meminta pemerintah segera memastikan kebutuhan tersebut masuk dalam anggaran.
Mori menyampaikan hal itu dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Selasa (2/9/2026).
Ia mengatakan penanganan kerusakan kantor DPRD di kedua wilayah tersebut sudah memasuki tahap perencanaan. Namun, kebutuhan biaya pembangunan kembali atau pemulihan gedung belum tercermin dalam rancangan anggaran tahun depan.
"Kalau saya melihat di dalam perencanaan anggaran tahun 2027, tampaknya anggaran ini belum disiapkan," ujar Mori.
Kondisi tersebut membuat Mori mengingatkan kembali komitmen pemerintah terkait pemulihan kantor DPRD yang rusak. Ia menyebut Presiden sebelumnya telah menyatakan seluruh penanganan kerusakan kantor DPRD di NTB dan Sulawesi Selatan menjadi tanggungan pemerintah.
"Kami ingin menunjukkan bahwa kerusakan kantor DPR tersebut sudah ada janji dari Presiden, bahwa seluruh penanganan kerusakan kantor, baik di NTB maupun di Sulawesi Selatan tersebut, akan ditanggung oleh pemerintah," katanya.
Tagih Komitmen Pemerintah
Mori meminta Kementerian PU memberi perhatian khusus terhadap pemulihan kantor DPRD NTB dan Sulawesi Selatan.
Menurut dia, komitmen pemerintah perlu diterjemahkan ke dalam dukungan anggaran agar proses pembangunan tidak berhenti pada tahap perencanaan.
Ia memahami pemerintah memiliki ruang fiskal terbatas. Terlebih, pemerintah juga harus memenuhi kebutuhan penanganan berbagai bencana di sejumlah daerah.
Namun, Mori menilai kerusakan kantor DPRD di dua provinsi tersebut juga merupakan dampak bencana. Karena itu, kebutuhan pemulihannya tetap perlu masuk dalam prioritas penanganan pemerintah.
"Kami memahami dengan posisi anggaran sekarang, apalagi ada mandatori bencana-bencana yang Bapak harus tangani. Tapi yang terjadi di NTB dan di Sulawesi Selatan itu juga bencana," tegasnya.
Anggaran 2027 Perlu Dipastikan
Mori kembali meminta Menteri PU memastikan kebutuhan pembangunan kembali gedung DPRD yang rusak masuk dalam perencanaan anggaran 2027.
Menurut dia, kejelasan anggaran menjadi bagian penting agar proses pemulihan dapat berjalan setelah tahap perencanaan selesai. Tanpa dukungan pendanaan, pembangunan kembali fasilitas pemerintahan berpotensi tertunda.
Permintaan tersebut mencakup pemulihan kantor DPRD NTB dan kantor DPRD di Sulawesi Selatan. Mori berharap pemerintah tidak mengabaikan kedua wilayah tersebut dalam penyusunan anggaran tahun depan.
Ia juga meminta komitmen Presiden mengenai penanganan kerusakan diwujudkan melalui langkah konkret. Dengan demikian, pemulihan fasilitas pemerintahan di NTB dan Sulawesi Selatan dapat berjalan tanpa terkendala persoalan penganggaran.
- Penulis :
- Khalied Malvino
