Pantau — Usulan anggaran Bakom untuk 2027 mencapai sekitar Rp1,9 triliun. Komisi XIII DPR RI meminta lonjakan tersebut diikuti target kinerja serta evaluasi secara terukur.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menyampaikan sorotan tersebut dalam rapat kerja bersama Menteri Sekretaris Negara di Jakarta, Senin (31/8/2026).
Nilai tersebut meningkat sangat tajam dibanding alokasi Badan Komunikasi Pemerintah pada 2026. Saat ini, anggarannya berada di kisaran Rp22 miliar.
Sugiat pada prinsipnya tidak mempersoalkan peningkatan anggaran. Ia meminta setiap tambahan dana menghasilkan capaian konkret serta memiliki ukuran keberhasilan secara objektif.
“Prinsipnya kita setuju, tapi saya ingin memberi catatan supaya nanti ada evaluasi yang terukur bagaimana Badan Komunikasi Pemerintah ini setelah diberi anggaran yang sangat besar itu berhasil dalam kinerjanya secara objektif,” kata Sugiat.
Menurut Sugiat, efektivitas komunikasi pemerintah menjadi perhatian penting dalam menyampaikan berbagai capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyinggung hasil sejumlah survei terkait tingkat kepuasan publik. Menurutnya, persepsi masyarakat belum sepenuhnya mencerminkan sejumlah indikator ekonomi nasional.
Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu contoh. Sugiat menyebut perekonomian Indonesia pada kuartal pertama dan kedua 2026 tumbuh di atas 5 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik.
Angka tersebut berada di atas proyeksi pertumbuhan ekonomi global sekitar 3 persen. Sugiat menilai capaian tersebut perlu dikomunikasikan lebih efektif kepada masyarakat.
“Kenapa publik tidak puas? Ini ada satu pertanyaan yang sangat besar,” ujarnya.
Konsumsi masyarakat juga masuk dalam sorotan Sugiat. Ia melihat kontribusi konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan daya beli masyarakat masih terjaga.
Investasi turut menjadi indikator penting. Sugiat meminta capaian tersebut disampaikan secara objektif agar masyarakat memperoleh gambaran lebih utuh mengenai perekonomian nasional.
“Ini menunjukkan bahwa Badan Komunikasi Pemerintah itu belum maksimal menjelaskan kepada publik, menjelaskan kepada rakyat bahwa pemerintahan Pak Prabowo Subianto sebetulnya secara kuantitatif sudah bekerja dengan sangat baik,” katanya.
DPR Minta Evaluasi Terukur
Besarnya anggaran Bakom juga mendorong Sugiat meminta mekanisme evaluasi lebih jelas. Ia mengusulkan tingkat penerimaan atau approval rating pemerintah menjadi salah satu indikator penilaian.
Meski demikian, Sugiat tidak ingin evaluasi hanya mengandalkan survei persepsi. Sejumlah indikator objektif tetap diperlukan untuk mengukur keberhasilan komunikasi pemerintah.
“Kalau nanti di 2027 approval rating pemerintahan Pak Prabowo masih 50 persen, berarti gagal Badan Komunikasi Pemerintah,” tegas Sugiat.
Ia melihat terdapat kesenjangan antara sejumlah capaian kuantitatif pemerintah dan persepsi masyarakat. Informasi mengenai kinerja serta program pemerintah perlu tersampaikan secara tepat.
Sugiat turut menyebut inflasi di bawah 3 persen dan defisit anggaran di bawah 3 persen sebagai indikator ekonomi lain. Menurutnya, capaian tersebut perlu diketahui masyarakat.
“Kasihan Pak Prabowo itu diperlakukan tidak adil dalam persepsi opini publik. Kerjanya bagus, tapi yang dirasakan oleh opini publik seolah-olah ini gagal semua,” ungkapnya.
Sementara itu, Sugiat meminta rincian penggunaan anggaran Bakom Rp1,9 triliun dibahas lebih mendalam.
Dari total usulan tersebut, sekitar Rp164 miliar dialokasikan untuk dukungan manajemen. Adapun sekitar Rp1,7 triliun diarahkan untuk program penyelenggaraan layanan kepada presiden dan wakil presiden.
Besaran dana dukungan manajemen turut menjadi perhatian. Sugiat meminta pemerintah memberikan penjelasan mengenai kebutuhan serta penggunaan anggaran tersebut.
“Saya nggak tahu seberapa banyak personel dari Badan Komunikasi Pemerintah sehingga dukungan manajemennya sampai Rp164 miliar,” sorot Sugiat.
Komisi XIII DPR RI pada prinsipnya dapat mendukung peningkatan anggaran tersebut. Dukungan itu bergantung pada arah penggunaan dana serta penerapan evaluasi kinerja secara terukur.
Sugiat berharap Badan Komunikasi Pemerintah mampu memperbaiki penyampaian informasi kepada masyarakat secara objektif, adil, dan proporsional.
“Kalau kerja pemerintah itu sangat baik, approval rating yang rendah, itu yang salah adalah Badan Komunikasi Pemerintah yang tidak bekerja secara maksimal,” pungkas Sugiat.
- Penulis :
- Khalied Malvino
