Pantau - Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mendorong kepemimpinan baru Bank Indonesia (BI) memastikan kebijakan likuiditas dan suku bunga mengalir ke sektor riil sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi berkualitas, penciptaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan.
Kamrussamad menyampaikan hal tersebut dalam Dialektika Demokrasi bertema “Kepemimpinan Baru Bank Indonesia: Menakar Arah Kebijakan Moneter dan Stabilitas Ekonomi Nasional” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
“Pertumbuhan ekonomi itu berkualitas diukur dengan berapa banyak lapangan kerja yang tercipta dan berapa banyak angka penurunan kemiskinan dan pengangguran yang sudah terjadi,” ujar Kamrussamad.
Menurut dia, pencapaian target pertumbuhan ekonomi membutuhkan sinergi kebijakan fiskal pemerintah, kebijakan moneter BI, serta kebijakan makroprudensial dan pengawasan sektor jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Sinergi tersebut dinilai semakin penting seiring pembahasan target pertumbuhan ekonomi sekitar 6 persen pada 2027 yang membutuhkan dukungan pembiayaan besar dan perputaran dana ke sektor produktif.
Insentif Likuiditas Diminta Menjangkau Sektor Produktif
Kamrussamad meminta Gubernur BI terpilih nantinya tidak hanya memperhatikan besaran likuiditas yang disalurkan kepada sektor keuangan, tetapi juga mengukur dampaknya terhadap kegiatan ekonomi sektor riil.
Salah satu instrumen yang menjadi sorotan adalah Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang diberikan kepada sektor perbankan.
Menurut dia, pemberian insentif tersebut perlu disertai evaluasi untuk memastikan kredit benar-benar mengalir kepada sektor produktif, termasuk pertanian.
“Impact dari kredit yang disalurkan oleh perbankan terhadap sektor pertanian itu yang kita minta diperluas sampai ke sana,” katanya.
Selain KLM, Kamrussamad meminta BI mengoptimalkan instrumen Giro Wajib Minimum (GWM) sebagai insentif agar dana perbankan lebih banyak bergerak menuju sektor riil melalui pembiayaan proyek dan kegiatan usaha.
Pengelolaan likuiditas juga dinilai perlu memperhatikan potensi dana perbankan terserap pada instrumen tertentu sehingga mengurangi ruang pembiayaan bagi sektor produktif.
Transmisi Penurunan BI-Rate Harus Dipercepat
Kamrussamad turut menyoroti transmisi suku bunga kebijakan BI atau BI-Rate yang dinilai belum cukup cepat diteruskan menjadi penurunan suku bunga kredit perbankan.
“Begitu BI-Rate diturunkan, transmisinya lambat. Nah, ini kita perlu kawal sama-sama supaya di kepemimpinan baru ini hal-hal ini bisa dibenahi dan tidak terulang lagi,” ujarnya.
Menurut Kamrussamad, kebijakan moneter harus memberikan ruang yang memadai bagi ekspansi sektor produktif tanpa mengorbankan stabilitas perekonomian nasional.
Berdasarkan perhitungannya, setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen diharapkan mampu menciptakan hingga sekitar 950.000 lapangan kerja baru.
Karena itu, kepemimpinan baru BI diharapkan memperkuat koordinasi dengan pemerintah sebagai otoritas fiskal serta OJK sebagai otoritas sektor jasa keuangan.
“Perlu kami minta kepada Bank Indonesia untuk menjaga sinergi yang solid dengan otoritas fiskal dan otoritas jasa keuangan supaya pertumbuhan ekonomi berkualitas bisa kita dapatkan,” tandas Kamrussamad.
- Penulis :
- Aditya Yohan
