Pantau - Pemerintah Provinsi Papua menargetkan pengelolaan data pembangunan pada 2027 semakin terpadu melalui penguatan Forum Satu Data Papua serta penyusunan Daftar Data Provinsi Papua 2027 dan Rencana Aksi Satu Data Provinsi Papua 2027–2030.
Penguatan tersebut dilakukan untuk memastikan tersedianya data berkualitas, terintegrasi, dan relevan yang dapat digunakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan daerah.
Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait mengatakan penyusunan Daftar Data Provinsi Papua 2027 menjadi bagian penting untuk memastikan kebutuhan informasi pembangunan tersedia secara tepat dan terukur.
"Daftar data yang disusun harus benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan Papua, sehingga dapat dimanfaatkan dari proses perencanaan sampai evaluasi," ungkap Christian.
Forum Satu Data Perkuat Koordinasi Antarlembaga
Pemprov Papua telah menggelar Rapat Koordinasi Forum Satu Data Papua pada Rabu, 2 September, untuk membahas penyusunan Daftar Data Provinsi Papua 2027 serta Rencana Aksi Satu Data Provinsi Papua periode 2027–2030.
Forum tersebut diharapkan membangun kesepahaman sekaligus memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan dalam menyediakan data pembangunan yang berkualitas dan terpadu.
Christian menegaskan Rencana Aksi Satu Data Provinsi Papua 2027–2030 tidak boleh hanya menjadi kelengkapan administrasi, tetapi harus diterapkan sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pengelolaan data.
Menurut dia, keterpaduan data tidak dapat diwujudkan oleh satu instansi sehingga membutuhkan kolaborasi berbagai lembaga hingga pemerintah daerah.
"Keterpaduan data membutuhkan kerja sama antarlembaga, mulai dari pembina data, walidata, walidata pendukung, produsen data hingga pemerintah kabupaten dan kota," kata Christian.
Forum Satu Data Papua juga diarahkan menghasilkan kesepakatan konkret yang dapat diterapkan, termasuk menyelaraskan kebutuhan data berbagai lembaga dan pemerintah kabupaten serta kota.
Data Berkualitas Jadi Dasar Kebijakan Pembangunan
Pemprov Papua menargetkan penerapan Satu Data Papua menghasilkan informasi yang semakin berkualitas, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.
"Penerapan Satu Data Papua juga diharapkan mampu menghasilkan data yang semakin berkualitas, terintegrasi, dan relevan dengan kebutuhan pemerintah daerah. Dengan ketersediaan data yang baik akan membantu pemerintah mengambil kebijakan berdasarkan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan, termasuk dalam menyusun program pembangunan serta mengukur hasil pelaksanaannya," ungkap Christian.
Ketersediaan data berkualitas diharapkan membantu pemerintah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara lebih akurat sekaligus mengambil kebijakan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Data tersebut juga dibutuhkan untuk menyusun program sesuai kebutuhan aktual serta mengukur hasil pelaksanaannya sehingga efektivitas pembangunan dapat diketahui.
Upaya membangun sistem data terpadu sebelumnya diperkuat melalui Peraturan Gubernur Papua Nomor 50 Tahun 2021 tentang Papua Integrasi Satu Data sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk menghasilkan data pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan.
Data yang tersedia selanjutnya digunakan untuk mendukung seluruh siklus pembangunan daerah, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan hingga evaluasi serta pengendalian.
Melalui penguatan Forum Satu Data Papua dan penyusunan Rencana Aksi 2027–2030, Pemprov Papua menargetkan pengelolaan data pembangunan semakin terintegrasi agar kebijakan dan program pemerintah disusun berdasarkan kondisi serta kebutuhan nyata di lapangan.
- Penulis :
- Shila Glorya
