Pantau - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap akan mengajukan penerbitan obligasi daerah sebagai salah satu instrumen pembiayaan pembangunan meski Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta pemerintah daerah tidak terburu-buru menggunakan skema tersebut.
Pramono mengatakan Pemprov DKI mengetahui kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk menjalankan berbagai proyek pembangunan di Jakarta.
Menurut dia, banyaknya pembangunan yang harus dikerjakan membuat Jakarta membutuhkan sumber pembiayaan yang memadai.
“Karena bagaimana pun Pemerintah DKI Jakarta kan tahu kebutuhan itu. Pak Purbaya menyampaikan bahwa duit DKI banyak. Kan kami juga disuruh bangun yang banyak juga. Dan untuk bangun itu kan perlu duit,” ungkap Pramono.
Pramono Kaitkan Obligasi dengan Dana Bagi Hasil
Pramono mengatakan dirinya tetap mendengarkan dan mematuhi pandangan pemerintah pusat mengenai pentingnya kehati-hatian dalam penerbitan obligasi daerah.
Namun, ia menegaskan Pemprov DKI tetap akan mengajukan penerbitan obligasi untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta.
Pramono juga mengaitkan rencana tersebut dengan dana bagi hasil (DBH) yang diterima Jakarta dari pemerintah pusat.
Ia meminta dana bagi hasil dikembalikan ke jumlah semula apabila Pemprov DKI diminta tidak terburu-buru menerbitkan obligasi daerah.
“Atau kalau enggak, ya dana bagi hasilnya tolong dikembalikan. Jadi simpel itu saja,” kata Pramono.
Purbaya Ingatkan Risiko Fiskal Obligasi Daerah
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta pemerintah daerah berhati-hati dan tidak terburu-buru menerbitkan obligasi untuk membiayai pembangunan.
Menurut Purbaya, kebijakan yang memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk menerbitkan obligasi membutuhkan tingkat kehati-hatian serta sistem pengawasan yang ketat.
Salah satu risiko yang menjadi perhatian pemerintah pusat adalah kemampuan pemerintah daerah mengelola kewajiban fiskal setelah obligasi diterbitkan.
Apabila pengelolaan risiko fiskal tidak berjalan baik, pemerintah daerah dinilai dapat mengalami kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran sehingga beban finansial berpotensi beralih kepada pemerintah pusat.
Purbaya menilai kondisi tersebut bahkan dapat memberikan dampak lebih luas terhadap stabilitas perekonomian.
“Kita harus hati-hati dalam policy membolehkan daerah. Kalau tidak hati-hati, kita seperti Brasil atau Argentina waktu itu. Ketika daerahnya tidak bisa bayar, akhirnya yang bayar pusat juga. Goncang semua perekonomiannya,” kata Purbaya.
Purbaya menggunakan pengalaman Brasil dan Argentina sebagai contoh risiko ketika pemerintah daerah menghadapi masalah pembayaran dan pemerintah pusat akhirnya harus ikut menanggung beban.
Dalam konteks Indonesia, Purbaya mencontohkan DKI Jakarta yang sebelumnya sempat diisukan akan menerbitkan obligasi daerah.
Menurut dia, pemerintah daerah dengan kapasitas fiskal besar seperti Jakarta belum memiliki kebutuhan mendesak untuk menggunakan instrumen obligasi karena dinilai masih mempunyai kecukupan anggaran untuk mendukung pembangunan.
Pemerintah Tawarkan Pinjaman melalui PT SMI
Pemerintah pusat menawarkan skema pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai alternatif pembiayaan yang dinilai lebih aman dan terukur bagi pemerintah daerah yang membutuhkan dana pembangunan infrastruktur.
PT Sarana Multi Infrastruktur merupakan badan usaha milik negara di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki mekanisme penilaian proyek secara ketat dan profesional.
Standar penilaian tersebut dinilai menyerupai pendekatan sektor swasta sehingga risiko penyalahgunaan dana maupun kegagalan proyek diharapkan dapat ditekan.
Purbaya menjelaskan pembayaran kembali pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur akan dialokasikan langsung dari dana transfer ke daerah.
Perbedaan pandangan pun muncul antara Pemprov DKI dan Kementerian Keuangan, dengan Pramono menilai Jakarta membutuhkan sumber pembiayaan untuk menjalankan berbagai pembangunan, sedangkan Purbaya menekankan kehati-hatian terhadap risiko fiskal obligasi daerah.
- Penulis :
- Arian Mesa
