Pantau - Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU) Wahyu Ario Pratomo mengingatkan pemerintah agar pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memastikan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.
Wahyu menilai keberhasilan pemulihan tidak cukup diukur berdasarkan jumlah rumah yang selesai dibangun maupun panjang jalan yang telah diperbaiki.
“Ukuran keberhasilan pemulihan tidak boleh berhenti pada berapa rumah yang selesai dibangun atau berapa kilometer jalan yang telah diperbaiki,” ujar Wahyu dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 7 September 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan terkait perhatian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terhadap persoalan hunian dan layanan dasar ketika meninjau pemulihan pascabencana di Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Jumat, 4 September 2026.
Hunian Harus Diikuti Pemulihan Mata Pencaharian
Wahyu mengatakan proses pemulihan telah berjalan di sejumlah lokasi, termasuk Aek Parombunan dengan sebagian hunian tetap telah diserahterimakan kepada warga dan unit lainnya masih dalam pembangunan.
Pemerintah juga terus mendorong percepatan pembangunan hunian permanen di Tapanuli Selatan bagi masyarakat yang masih menjalani masa transisi.
Menurut Wahyu, pembangunan hunian harus disertai pemulihan pendidikan, pekerjaan, serta aktivitas ekonomi agar masyarakat benar-benar dapat bangkit setelah bencana.
Hunian baru juga perlu didukung air bersih, sanitasi, listrik, sekolah, fasilitas kesehatan, transportasi, lapangan pekerjaan, serta pusat kegiatan ekonomi.
“Kalau rumah selesai tetapi warga kehilangan sumber penghidupan, maka secara substantif proses pemulihan belum selesai,” ucap dia.
Wahyu menilai rekonstruksi perlu diarahkan bukan sekadar untuk mengembalikan kondisi sebelum bencana, melainkan juga membuat masyarakat lebih aman dan tangguh menghadapi risiko bencana berikutnya.
Gibran Minta Pemda Turun Langsung
Dalam kunjungannya ke Sumatera Utara, Gibran mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mempercepat pemulihan pascabencana banjir dan longsor.
“Pejabat daerah adalah ujung tombak pelaksanaan di lapangan. Turun langsung ke lapangan, cek apa yang masih kurang, cek kondisi warga,” kata Gibran.
Gibran meminta forum koordinasi pimpinan daerah memastikan kebutuhan masyarakat selama masa transisi ditangani langsung di lapangan.
Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan dasar dan hunian, akses terhadap layanan publik, hingga pemulihan aktivitas serta mata pencaharian masyarakat.
Wapres juga meminta pemerintah daerah tidak membiarkan masyarakat terlalu lama menunggu penyelesaian kendala yang muncul selama proses pemulihan.
Setiap persoalan di lapangan diminta segera diidentifikasi dan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan penyelesaian.
- Penulis :
- Aditya Yohan
