Pantau - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) segera menggunakan bantuan Presiden senilai Rp200 miliar untuk mempercepat penanganan pascagempa dan memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.
Bantuan berupa tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut terdiri atas Rp40 miliar untuk Pemerintah Provinsi NTT dan masing-masing Rp20 miliar untuk delapan kabupaten terdampak.
“Ini memperkuat keuangan untuk penanganan bencana dari daerah ini,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Tito secara virtual dalam Rapat Penanganan Bencana Alam di Provinsi NTT yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada Senin (7/9/2026).
Mendagri Soroti Lambatnya Realisasi Bantuan
Tito menyoroti realisasi belanja bantuan yang masih berjalan lambat di sejumlah daerah terdampak sehingga pemerintah daerah diminta melakukan percepatan.
“Padahal, ini kami sudah mengeluarkan surat edaran dan untuk petunjuk cara penggunaan secara cepat, itu bisa melalui mekanisme pengadaan langsung di masa darurat ini,” ujarnya.
Kementerian Dalam Negeri telah menerjunkan tim untuk mendampingi penggunaan bantuan agar dana dapat segera direalisasikan dan menjangkau masyarakat hingga wilayah pelosok.
Tito mengatakan infrastruktur dasar di NTT secara umum telah kembali berfungsi, termasuk listrik, jaringan komunikasi, jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan, meski masih terdapat sejumlah titik yang dalam penanganan.
Kondisi tersebut membuat mobilitas orang dan barang relatif lebih mudah sehingga penanganan berikutnya diarahkan pada penguatan logistik serta pemenuhan kebutuhan masyarakat yang masih berada di pengungsian.
Pemerintah daerah juga diminta mempercepat pendataan rumah dan fasilitas umum yang rusak sebagai acuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menyalurkan bantuan.
“Begitu dinyatakan oleh BMKG sudah stabil posisinya (wilayahnya), maka dapat langsung dibayarkan oleh BNPB,” tuturnya.
Dokumen Warga Terdampak Diterbitkan Kembali
Kemendagri turut mengerahkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membantu masyarakat mendapatkan kembali dokumen kependudukan yang rusak atau hilang akibat gempa.
“Sudah memproduksi sebanyak 11.000 surat (dokumen) kependudukan, dokumen penting mereka (masyarakat terdampak),” ujarnya.
Tito juga berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid untuk menerbitkan kembali sertifikat tanah warga yang hilang.
Koordinasi turut dilakukan dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo agar dokumen seperti SIM, STNK, dan BPKB yang hilang akibat bencana dapat diterbitkan kembali secara gratis.
Rapat penanganan bencana tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah pusat serta kepala daerah di NTT secara virtual untuk mengoordinasikan percepatan penanganan pascagempa.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
