Pantau - Rencana peningkatan pagu anggaran Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga tahun 2027 resmi mendapatkan apresiasi Komisi IX DPR RI.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Golkar, Ranny Fahd Arafiq menyampaikan dukungan sekaligus catatan pengawasan tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Peningkatan anggaran dinilai bentuk kepercayaan pemerintah terhadap urgensi sektor kependudukan.
Tambahan dana wajib diprioritaskan untuk penguatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah diminta mengevaluasi struktur belanja belanja rutin demi efisiensi program.
Catatan kritis disampaikan Ranny terkait redistribusi anggaran senilai 88 miliar rupiah dari program Bangga Kencana ke program dukungan manajemen.
Penjelasan indikator dampak pengurangan dana dibutuhkan demi menjaga pencapaian target pembangunan keluarga.
"Saya mendukung penuh komitmen percepatan program yang memiliki dampak strategis, ini adalah investasi strategis pada ekonomi manusia, bukan sekadar belanja rutin," tegas Ranny Fahd Arafiq.
Penyelarasan program lintas sektor antara layanan kesehatan primer dan Bangga Kencana dinilai mutlak.
Komitmen kerja sama perlu diikat dalam instrumen formal jaminan kepastian pembagian peran dan tata kelola data.
Penguatan kapasitas serta insentif petugas lapangan menjadi faktor kunci penentu keberhasilan. Kehadiran ujung tombak program kependudukan menentukan efektivitas eksekusi anggaran di tingkat tapak.
"Tanpa penguatan insentif dan kapasitas mereka, anggaran sebesar apa pun mungkin akan berhenti di atas kertas saja," ujarnya.
Komisi IX DPR RI memastikan pengawasan ketat pelaksanaan eksekusi anggaran 2027 terus berjalan.
Keberanian eksekusi dan kejujuran pertanggungjawaban menjadi kunci pemanfaatan dana kependudukan menuju Indonesia Emas 2045.
- Penulis :
- Khalied Malvino
