Pantau - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengungkapkan sedikitnya enam pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berskala kecil direncanakan dikonversi menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk mendukung transisi dari energi fosil menuju energi baru terbarukan (EBT).
Rencana konversi tersebut telah dilaporkan PT PLN (Persero) dalam pertemuan dengan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di Kantor Gubernur NTB, Mataram, Selasa.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral NTB Samsudin mengatakan NTB memiliki potensi pengembangan listrik berbasis tenaga surya dan angin dengan kapasitas mencapai 1,73 gigawatt (GW).
"Tadi, PLN sudah melapor ke Pak Gubernur bahwa di NTB itu ada potensi listrik EBT dari tenaga surya, dan angin dengan kapasitas 1,73 gigawatt (GW)," ungkap Samsudin.
Potensi EBT tersebut masih berpeluang bertambah seiring dengan rencana pengalihan sejumlah PLTU berbahan bakar batu bara menjadi PLTS.
PLTU Kecil di Lombok dan Sumbawa Jadi Sasaran Konversi
Samsudin mengatakan PLN telah melakukan identifikasi terhadap pembangkit yang berpotensi dikonversi dari PLTU menjadi PLTS.
"Ini sudah diidentifikasi oleh PLN," ungkap Samsudin.
Rencana konversi pembangkit tersebut tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
Sejumlah pembangkit yang telah diidentifikasi antara lain PLTU Paokmotong, PLTU Ampenan, PLTU Baok Botok, PLTU Bima, dan PLTU Dompu.
Pemerintah memprioritaskan konversi terhadap PLTU yang memiliki skala relatif kecil dan tidak memasukkan pembangkit besar seperti PLTU Jeranjang di Lombok Barat dalam rencana tersebut.
Meski sejumlah lokasi telah diidentifikasi, seluruh tahapan konversi masih dalam proses pengkajian teknis sehingga waktu pelaksanaannya belum dapat dipastikan.
"Yang diubah ini PLTU kecil bukan PLTU besar seperti Jeranjang di Lombok Barat, tapi kapan transisi energi ini bisa dilakukan kita belum tahu," jelas Samsudin.
NTB Dorong Investor Garap Energi Terbarukan
Pemprov NTB menilai peralihan menuju energi bersih penting untuk mendukung posisi daerah tersebut sebagai destinasi wisata hijau yang berkelanjutan.
Penggunaan energi berbasis fosil dinilai berisiko menimbulkan kerusakan lingkungan yang bersifat permanen, sedangkan energi matahari menjadi salah satu sumber energi yang lebih ramah lingkungan.
Pengembangan EBT di NTB juga tidak hanya diarahkan pada tenaga surya, tetapi mencakup tenaga angin hingga panas bumi.
Pemprov NTB mendorong kolaborasi antara PLN dan investor untuk merealisasikan berbagai proyek tersebut, salah satunya melalui skema pengembang listrik swasta atau independent power producer (IPP).
"Jadi, PLN tidak bisa sendirian harus ada kerja sama dengan menggandeng investor," kata Samsudin.
Pemerintah Petakan Lahan untuk Proyek EBT
Ketersediaan lahan menjadi salah satu tantangan utama dalam merealisasikan proyek energi baru terbarukan di NTB.
Pemprov NTB bersama PLN dan pemerintah kabupaten berencana melakukan peninjauan langsung untuk memetakan lokasi yang berpotensi digunakan dalam pembangunan fasilitas EBT.
Para bupati akan dilibatkan dalam proses identifikasi lahan, sedangkan pemerintah berencana menyiapkan mekanisme pembebasan lahan yang dinilai adil bagi masyarakat.
Skema tersebut diharapkan dapat memperlancar masuknya investasi tanpa merugikan masyarakat yang memiliki atau menguasai lahan.
"Kami akan turun bersama para bupati untuk mengidentifikasi lahan yang dapat dimanfaatkan. Pemerintah menyiapkan skema pembebasan lahan yang adil agar proses investasi berjalan lancar tanpa merugikan masyarakat," ungkap Samsudin.
- Penulis :
- Arian Mesa
