Pantau - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mempercepat transformasi tata kelola pekerja migran dengan memperkuat sistem pelindungan dari hulu hingga hilir sekaligus meningkatkan daya saing Pekerja Migran Indonesia (PMI) di pasar tenaga kerja global.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin menyatakan penguatan pelindungan sejak tahap awal menjadi salah satu fokus pemerintah untuk mencegah keberangkatan PMI secara nonprosedural dan mengurangi risiko tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
"Penguatan pelindungan dari hulu menjadi perhatian penting, terutama untuk mencegah keberangkatan pekerja migran secara nonprosedural dan menekan risiko tindak pidana perdagangan orang (TPPO)," ungkap Mukhtarudin.
KP2MI dan Polri Bentuk Desk Khusus Penanganan Kasus PMI
Dalam memperkuat penanganan persoalan pekerja migran, Mukhtarudin menyatakan KP2MI telah membentuk desk khusus bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menangani berbagai kasus yang berkaitan dengan PMI.
Pemerintah juga berkomitmen memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat mengenai peluang pekerjaan di luar negeri serta menjalani proses perekrutan melalui jalur legal.
Calon pekerja migran harus memperoleh pembekalan yang memadai sebelum berangkat ke negara penempatan, termasuk memiliki dokumen yang valid dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.
"Ke depan, tidak boleh ada pekerja migran yang berangkat tanpa informasi yang benar, tanpa dokumen yang valid, dan tanpa kompetensi yang memadai. Pencegahan harus dimulai dari hulu agar persoalan di negara penempatan dapat kita tekan," ujar Mukhtarudin.
Menurut Mukhtarudin, pencegahan sejak tahap awal diperlukan untuk mengurangi berbagai persoalan yang berpotensi dihadapi pekerja migran ketika berada di negara penempatan.
KP2MI juga menekankan penguatan data PMI agar kebijakan pelindungan dapat disusun dan dilaksanakan secara lebih efektif.
Data tersebut mencakup keberadaan dan profil pekerja migran, kompetensi yang dimiliki, hingga berbagai kebutuhan mereka selama bekerja maupun dalam proses pelindungan.
Dengan data yang lengkap dan akurat, pemerintah menargetkan pelayanan kepada pekerja migran dapat diberikan lebih cepat dan intervensi pelindungan dilakukan secara tepat sasaran.
KP2MI menilai keberhasilan pelindungan tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan menempatkan PMI untuk bekerja di luar negeri, tetapi juga mencakup keselamatan, pemenuhan hak, kesejahteraan pekerja dan keluarganya, serta masa depan mereka setelah kembali ke Indonesia.
"Bagi kami, keberhasilan pelindungan pekerja migran bukan hanya ketika mereka berhasil ditempatkan di luar negeri, tetapi ketika mereka bekerja secara aman, mendapatkan haknya, sejahtera bersama keluarganya, dan memiliki masa depan yang lebih baik setelah kembali ke Indonesia," kata Mukhtarudin.
Program SMK Go Global Tingkatkan Daya Saing PMI
Selain memperkuat aspek pelindungan, KP2MI berupaya meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia dengan secara bertahap mengurangi dominasi PMI berkeahlian rendah atau low-skilled.
Pemerintah mendorong peningkatan jumlah pekerja migran berketerampilan menengah hingga tinggi atau mid-to-high skilled agar kualitas tenaga kerja Indonesia semakin kompetitif di pasar internasional.
Salah satu instrumen yang digunakan untuk mencapai target tersebut adalah Program SMK Go Global yang memberikan penguatan kemampuan vokasi kepada calon tenaga kerja.
Program tersebut turut mendorong peningkatan penguasaan bahasa asing, sertifikasi internasional, serta penguatan etos kerja untuk meningkatkan kesiapan tenaga kerja menghadapi kebutuhan dunia kerja global.
Melalui pembenahan tata kelola, pelindungan dari hulu hingga hilir, penguatan kualitas data, dan Program SMK Go Global, KP2MI berupaya mewujudkan pekerja migran Indonesia yang lebih terlindungi sekaligus memiliki keterampilan dan daya saing lebih tinggi.
- Penulis :
- Leon Weldrick
