Pantau - Perdana Menteri Inggris Andy Burnham menegaskan pemerintahnya tidak akan tinggal diam melihat penderitaan warga Palestina terus meningkat dan prospek solusi dua negara semakin terancam.
Burnham menyampaikan sikap tersebut pada Selasa (8/9/2026), bersamaan dengan langkah Inggris dan sejumlah negara lain untuk membatasi perdagangan barang dengan permukiman Israel yang dinilai ilegal berdasarkan hukum internasional.
"Selama bertahun-tahun kami telah menyerukan solusi dua negara di Timur Tengah, namun kita harus mengakui bahwa kata-kata tersebut tidak ada artinya kecuali jika kita menindaklanjutinya dengan tindakan nyata," tulis Burnham melalui akun media sosial X.
Inggris Siapkan Langkah terhadap Permukiman Israel
Burnham menyebut kebijakan yang baru diumumkan pemerintah Inggris merupakan tindakan yang telah diperhitungkan dan diarahkan terhadap kebijakan Israel, bukan rakyatnya.
Dia menyatakan langkah tersebut merupakan "langkah-langkah yang diperhitungkan dengan cermat dan terarah," yang tidak ditujukan kepada rakyat Israel, melainkan terhadap "kebijakan yang tidak dapat diterima" dari Israel.
"Sudah terlalu lama kita ragu untuk bertindak, karena takut dituduh anti-Israel," katanya.
Burnham kembali menyatakan penderitaan rakyat Palestina merupakan "noda pada hati nurani dunia."
Sebelum menjabat sebagai perdana menteri, Burnham juga pernah menilai respons Inggris terhadap persoalan tersebut "terlalu lambat dan sama sekali tidak memadai."
"Itulah sebabnya saya berkomitmen untuk mengubah pendekatan pemerintah. Saya tidak akan tinggal diam sementara penderitaan mengerikan terus bertambah dan prospek solusi dua negara - harapan terbaik bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan ini - mendapat ancaman," katanya.
Sebelas negara Eropa, termasuk Inggris dan Prancis, bersama Kanada pada Selasa (8/9/2026) mengumumkan rencana memberlakukan pembatasan nasional terhadap perdagangan barang dengan permukiman Israel yang ilegal menurut hukum internasional.
Rencana Pembangunan 1.200 Rumah Picu Kecaman
Langkah Inggris tersebut muncul setelah Israel merencanakan pembangunan 1.200 rumah baru di wilayah pendudukan.
Rencana itu menuai kecaman luas dari komunitas internasional karena permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional.
Data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan kekerasan yang dilakukan pihak pendudukan Israel telah mencapai "tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya".
Lebih dari 1.400 serangan yang menyebabkan korban jiwa maupun kerusakan properti tercatat sepanjang 2026.
Sekitar 750.000 warga Israel tinggal di 516 permukiman dan pos terdepan ilegal di wilayah pendudukan.
Situasi tersebut menjadi salah satu alasan Burnham menegaskan pemerintah Inggris akan mengubah pendekatannya dan mengambil tindakan nyata untuk mempertahankan prospek solusi dua negara.
- Penulis :
- Aditya Yohan
