Pantau - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Donny Oekoen meminta pemerintah dan PT Pertamina Patra Niaga mengantisipasi potensi bottleneck dalam sistem logistik energi serta memperketat pengendalian mutu BBM menyusul implementasi biodiesel B50 sejak 1 Juli 2026.
Kesiapan infrastruktur dan sistem pengendalian mutu dinilai penting agar peningkatan bauran biodiesel tidak mengganggu ketersediaan Biosolar maupun membebani masyarakat melalui kenaikan biaya distribusi dan harga energi.
Implementasi B50 membawa konsekuensi terhadap kebutuhan fasilitas blending, terminal, tangki penyimpanan, transportasi, dan jaringan distribusi karena alokasi biodiesel pada 2026 mencapai sekitar 15,65 juta kiloliter.
"Alokasi biodiesel Tahun 2026 yang mencapai sekitar 15,65 juta kiloliter menunjukkan besarnya volume yang harus ditangani oleh sistem logistik energi nasional," ujar Donny saat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI bersama Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM dan PT Pertamina Patra Niaga di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Komisi XII Waspadai Hambatan Distribusi B50
Komisi XII meminta pemerintah memberikan gambaran menyeluruh mengenai kapasitas blending nasional, kapasitas yang digunakan Pertamina Patra Niaga, tingkat utilisasi fasilitas, kapasitas penyimpanan, jumlah titik blending dan titik serah, serta kebutuhan investasi tambahan.
Donny menilai kesiapan seluruh aspek tersebut perlu dipastikan agar peningkatan penggunaan biodiesel tidak menciptakan hambatan pada sistem logistik energi nasional.
"Pada saat yang sama, kita harus memastikan bahwa peningkatan penggunaan biodiesel tidak menimbulkan bottleneck yang berakibat pada terganggunya ketersediaan Biosolar ataupun meningkatnya biaya distribusi dan harga energi yang pada akhirnya membebani masyarakat," tegasnya.
Komisi XII juga meminta data terkini mengenai posisi stok BBM secara nasional dan per wilayah, termasuk tingkat ketahanan stok serta daerah yang memiliki kerawanan distribusi.
Langkah antisipasi dinilai diperlukan apabila terjadi gangguan pada terminal ataupun jalur distribusi sehingga pasokan alternatif dapat segera disalurkan kepada masyarakat.
"Pertanyaannya adalah sederhana tetapi sangat penting, apabila satu terminal atau jalur distribusi mengalami gangguan, dari mana pasokan alternatif akan didatangkan dan berapa lama masyarakat dapat tetap dilayani?" pungkasnya.
Mutu BBM Harus Dikawal hingga Konsumen
Selain logistik, Donny menekankan pengawasan kualitas BBM harus diperkuat karena spesifikasi dan kompleksitas produk meningkat dalam penerapan B50.
Penyempurnaan spesifikasi B50 mencakup parameter distilasi T50, titik tuang, kandungan FAME sebesar 50 persen, serta pengaturan kontaminasi partikulat dan cleanliness yang diberlakukan secara bertahap mulai 1 Januari 2027.
"Dengan meningkatnya spesifikasi dan kompleksitas produk, maka sistem quality control dan quality assurance juga harus diperkuat dari hulu sampai hilir, mulai dari bahan baku, proses blending, terminal, penyimpanan, pengangkutan, depot, SPBU hingga konsumen," katanya.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut meminta pemerintah dan Pertamina memastikan pengawasan mutu berjalan pada setiap mata rantai distribusi agar BBM yang diterima masyarakat tetap memenuhi standar.
Penguatan sistem logistik, pengawasan mutu, dan kesiapan pasokan alternatif menjadi perhatian Komisi XII dalam menjaga implementasi B50 agar tidak mengganggu ketersediaan energi bagi masyarakat.
- Penulis :
- Aditya Yohan
