Pantau - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mendesak pemerintah mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan memperketat standar keamanan pangan setelah kasus dugaan keracunan di Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang menyebabkan salah seorang siswi dilaporkan mengalami gangguan ingatan.
Korban berinisial FP yang berusia 16 tahun dilaporkan harus menjalani perawatan berulang hingga tidak lagi mengenali guru maupun teman-teman sekelasnya.
Nurhadi menilai kondisi tersebut membuat kasus dugaan keracunan MBG di Karo tidak dapat diperlakukan sebagai insiden biasa.
"Kasus di Berastagi, Karo ini sudah masuk kategori serius dan tidak boleh dianggap sebagai insiden biasa. Yang paling memprihatinkan adalah adanya anak yang sampai harus menjalani perawatan berulang dan dilaporkan mengalami gangguan ingatan. Kondisi seperti ini harus menjadi perhatian serius, karena keselamatan dan masa depan anak tidak boleh menjadi risiko dari sebuah program pemerintah," ujar Nurhadi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/9/2026).
Laboratorium Temukan Tiga Jenis Bakteri
Berdasarkan hasil pemeriksaan UPTD Laboratorium Kesehatan Sumatera Utara tertanggal 16 Agustus 2026, sampel makanan yang disajikan di sekolah dinyatakan positif mengandung tiga jenis bakteri.
Ketiga bakteri tersebut adalah Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, dan Escherichia coli atau E. coli.
Bakteri Staphylococcus aureus juga ditemukan pada sampel muntahan salah satu korban.
Nurhadi meminta pemerintah memastikan seluruh korban memperoleh pemeriksaan dan pengobatan hingga tuntas serta mendapatkan pemantauan terhadap kemungkinan dampak kesehatan jangka panjang.
"Seluruh korban harus mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan secara tuntas, termasuk pemantauan dampak kesehatan jangka panjang, bukan hanya sampai gejala akutnya hilang. Pemerintah juga harus membuka hasil investigasi secara transparan kepada orang tua korban maupun masyarakat," tegasnya.
Komisi IX Desak Audit Total SPPG
Legislator Fraksi Partai NasDem tersebut mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab menyediakan makanan MBG dalam kasus tersebut.
Audit diminta mencakup seluruh rantai pasok dan proses produksi untuk mengetahui sumber persoalan serta mencegah kasus serupa kembali terjadi.
"Harus dilakukan audit total terhadap SPPG, mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, penyimpanan, distribusi, transportasi, hingga makanan diterima dan dikonsumsi siswa," jelasnya.
Nurhadi menegaskan penanganan kasus tidak boleh berhenti hanya pada pencopotan kepala SPPG.
Apabila investigasi dan bukti ilmiah menunjukkan adanya unsur kelalaian, ia meminta proses penegakan hukum dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Standar Keamanan MBG Diminta Diperketat Nasional
Nurhadi menilai MBG merupakan program pemerintah yang baik dan strategis, tetapi pelaksanaannya harus tetap menempatkan keselamatan penerima manfaat sebagai prioritas.
"Program MBG adalah program yang baik dan sangat penting, tetapi program yang baik tidak boleh mengorbankan keselamatan penerimanya. Prinsipnya sederhana: lebih baik makanan terlambat diberikan daripada makanan yang tidak aman diberikan kepada anak-anak," ungkapnya.
Komisi IX DPR RI akan mengawal kasus di Karo sebagai bagian dari upaya mendorong perbaikan sistem pelaksanaan MBG secara nasional.
"Kami di Komisi IX akan mendorong agar kasus Karo ini menjadi momentum untuk memperketat standar keamanan pangan MBG secara nasional. Jangan sampai kejadian seperti ini berulang di daerah lain," pungkas Nurhadi.
- Penulis :
- Aditya Yohan
