Pantau - Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mendesak SKK Migas membuka secara rinci struktur cost recovery setelah anggaran penggantian biaya operasi hulu migas itu dinilai terus meningkat, sementara lifting minyak dan gas bumi nasional justru menghadapi tren penurunan.
Mekeng meminta SKK Migas menjelaskan hubungan antara besarnya cost recovery dengan capaian produksi migas karena anggaran tersebut berkaitan dengan keuangan negara.
"Cost recovery kita dari tahun ke tahun meningkat. Tapi lifting kita bukannya meningkat, malah menurun. SKK Migas harus bisa menjelaskan the reason and the logic di balik situasi ini," tegas Mekeng.
Mekeng Soroti Rencana Cost Recovery Rp175 Triliun
Mekeng menilai persoalan cost recovery tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan teknis dalam industri minyak dan gas bumi karena berkaitan dengan uang negara melalui APBN.
"Ini uang rakyat," ujarnya.
Ia menyoroti rencana anggaran cost recovery pada 2027 yang mencapai sekitar US$10,1 miliar atau sekitar Rp175 triliun.
Menurutnya, nilai tersebut harus diikuti penjelasan mengenai manfaat yang diterima negara, khususnya terhadap produksi minyak dan gas bumi.
"Kalau anggaran sebesar itu dikeluarkan, tetapi kita tetap menghadapi masalah lifting yang turun, tentu pertanyaannya adalah: sebenarnya uang itu digunakan untuk apa dan seberapa besar dampaknya terhadap produksi?" kata Mekeng.
Mekeng meminta seluruh struktur cost recovery diuraikan, bukan hanya disampaikan dalam bentuk angka keseluruhan.
"Harus diurai apa saja komponen dari cost recovery. Setiap biaya yang dikeluarkan itu apa saja? Siapa yang menentukan bahwa biaya itu layak atau tidak? Ukurannya apa?" tegasnya.
DPR Minta Setiap Biaya Bisa Dipertanggungjawabkan
Mekeng menilai transparansi diperlukan agar DPR dan masyarakat dapat mengetahui apakah setiap biaya yang dibebankan kepada negara memang diperlukan dan memberikan manfaat terhadap produksi migas.
"Kami ingin jelas. Rakyat juga harus jelas. Rupiah yang mereka bayarkan melalui pajak masuk ke APBN, kemudian APBN membayarkan cost recovery. Jangan sampai publik tidak tahu uang itu digunakan untuk apa dan manfaatnya apa," ujarnya.
Komisi XII DPR RI akan meminta penjelasan lanjutan dari SKK Migas terkait efektivitas dan akuntabilitas penggunaan cost recovery.
Mekeng juga membuka kemungkinan Komisi XII mengambil langkah lebih tegas apabila penjelasan yang diberikan belum menjawab persoalan tersebut.
"Kami akan adakan lanjutan. Kalau memang tidak bisa ditemukan penjelasan yang meyakinkan, kami akan mengambil langkah yang lebih tegas agar semua itu bisa terbuka dengan baik," tegas Mekeng.
Ia menekankan besarnya anggaran tidak boleh sekadar menjadi angka dalam APBN, tetapi harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya kepada masyarakat.
"Publik harus tahu bahwa uang yang dikeluarkan itu ada manfaatnya," pungkas Mekeng.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
