Pantau - Sorotan tajam mengarah pada efisiensi anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) setelah deretan proyek pengadaan barang dan jasa senilai total Rp585 miliar mencatatkan tingkat penyerapan hingga 99,2 persen.
Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi meminta pembahasan anggaran BMKG Tahun Anggaran 2027 dihentikan sementara dan mendesak pembentukan Panitia Kerja (Panja) untuk mengevaluasi transparansi alokasi tersebut.
Desakan penundaan itu disampaikan Mori dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama Sekretaris Utama BMKG di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026).
“Saya minta terkait dengan BMKG, pembahasan terkait dengan anggaran tahun 2027 untuk di-pending,” ujar Mori, dikutip Rabu (9/9/2026).
Secara akumulatif, BMKG mencatatkan realisasi penyerapan sebesar 99,05 persen dari total pagu anggaran Rp2,42 triliun.
Anggota DPR daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) I itu menilai angka penyerapan yang terlalu sempurna hingga mendekati 100 persen justru menyisakan tanda tanya besar terkait proses tender dan efisiensi belanja negara.
Mori secara khusus membedah proyek Indonesia Disaster Resilience Initiative Project (IDRIP) senilai Rp157,519 miliar yang terserap hingga 99,9 persen dan hanya menyisakan dana Rp4 juta.
Proyek lain yang ikut dikulitinya yakni Strengthening Climate and Weather Service Capacity Phase II sebesar Rp344,011 miliar dengan serapan 99,74 persen, serta pengadaan alat pemantau tsunami Rp50,228 miliar yang terserap Rp50,178 miliar.
“Ini bagaimana cerita proses pengadaannya, Pak? Sampai ada yang Rp157 miliar, hanya tersisa Rp4 juta,” tanyanya.
Mengingat banyaknya proyek pengadaan bernilai ratusan miliar dengan tingkat sisa anggaran yang tak lazim, Mori menegaskan perlunya audit dan pendalaman mendalam oleh DPR sebelum alokasi anggaran baru disetujui.
“Karena itu, dalam forum yang terhormat ini, saya minta terkait dengan BMKG, untuk pembahasan tahun anggaran 2027 ini bisa kita tunda, sambil kita melihat dulu apa yang terjadi di tahun 2026,” tegas Mori.
Ia menegaskan, pembentukan Panja menjadi krusial agar alokasi APBN ke depan tidak sekadar memburu angka serapan tinggi tanpa akuntabilitas yang jelas.
“Evaluasi diperlukan agar pembahasan anggaran BMKG 2027 tidak hanya berorientasi pada besaran anggaran, tetapi juga memastikan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penggunaannya,” tandasnya.
- Penulis :
- Khalied Malvino
