Pantau - Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pidato politik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyinggung sejumlah persoalan pemerintahan dan menilai kritik serta koreksi perlu diterima dalam kehidupan demokrasi.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam puncak perayaan HUT ke-25 Partai Demokrat di Indonesia Arena, Jakarta, Rabu (9/9/2026), yang turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua DPR Puan Maharani, dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.
Pidato AHY sebelumnya menyoroti sejumlah isu, mulai dari kekuasaan yang memiliki batas waktu, netralitas TNI-Polri dan aparatur sipil negara, supremasi hukum, hingga kondisi ekonomi masyarakat.
Pidato tersebut kemudian mendapat beragam tafsir politik, termasuk dikaitkan dengan kemungkinan langkah AHY menuju Pilpres 2029 dan munculnya kekuatan politik untuk menghadapi kontestasi berikutnya.
Prabowo Sebut Kritik Perlu Diterima
Prabowo tidak menanggapi pidato AHY sebagai ancaman terhadap pemerintahannya, tetapi menekankan pentingnya kritik dan koreksi dalam sistem demokrasi.
Prabowo menyebut pidato AHY disampaikan secara sistematis dan tegas serta menilai negara yang memilih demokrasi harus mampu menerima kritik dari sesama kekuatan politik.
Sikap tersebut menunjukkan perbedaan pandangan di antara kekuatan politik dalam pemerintahan tidak selalu harus berujung pada keretakan koalisi.
Dalam koalisi besar, setiap partai tetap memiliki sejarah, basis pemilih, kepentingan organisasi, serta perhitungan politik masing-masing meskipun berada dalam pemerintahan yang sama.
Prabowo Singgung Perjalanan Politik SBY dan Demokrat
Prabowo juga mengaitkan pembahasan tersebut dengan hubungan dan perjalanan politiknya bersama SBY yang sama-sama merupakan purnawirawan jenderal TNI sebelum terjun ke dunia politik melalui partai dan pemilu.
Prabowo bahkan mengakui dirinya “menyontek” langkah SBY dalam membangun kekuatan politik sebelum akhirnya berhasil memenangkan Pilpres 2024.
Partai Demokrat sendiri pernah berada di luar pemerintahan selama sembilan tahun empat bulan pada dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo sebelum AHY masuk kabinet pada Februari 2024.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra sebelumnya menyebut Demokrat ketika berada di luar pemerintahan mengambil posisi sebagai kekuatan penyeimbang dengan mendukung kebijakan yang dinilai tepat dan memberikan kritik ketika dianggap keliru.
Dinamika antara menjadi bagian dari pemerintahan dan berada di luar pemerintahan merupakan bagian dari sistem demokrasi selama perbedaan politik disampaikan melalui mekanisme yang berlaku.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
