Pantau - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim meminta penyusunan standar sawit Indonesia tidak sekadar mengikuti tuntutan Uni Eropa, tetapi harus mengutamakan kepentingan nasional dan memperkuat daya saing industri sawit dalam jangka panjang.
Chusnunia mempertanyakan sejauh mana pemenuhan ketentuan European Union Deforestation Regulation (EUDR) dapat menjamin produk sawit Indonesia diterima di pasar Eropa.
"Pertama adalah, apa jaminan ketika Indonesia sudah mengikuti kemauan dari European Union Deforestation Regulation ini, apakah sudah segitu saja misalkan jika ada produk kita yang memenuhi, apakah segitu saja atau masih kemungkinan ada lagi?" kata Chusnunia dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) bersama pakar akademisi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026).
DPR Soroti Perkembangan Standar Perdagangan Global
Politisi Fraksi PKB tersebut menilai kemungkinan munculnya ketentuan baru perlu diperhitungkan karena aturan perdagangan internasional dapat terus berkembang dan berkaitan dengan kepentingan perdagangan antarnegara.
"Karena ini nggak bisa lepas begitu saja ini sebagai standardisasi. Karena kadang-kadang terjadi perang dagang dan sebagainya," ujarnya.
Chusnunia menekankan standardisasi sawit perlu dilihat dari perspektif kedaulatan serta kepentingan nasional dan bukan semata-mata sebagai instrumen untuk memenuhi tuntutan pasar tertentu.
"Apakah kita sedang membangun standar sawit berkelanjutan Indonesia untuk kepentingan jangka panjang industri nasional atau sebenarnya sedang menyesuaikan standar nasional agar memenuhi ekspektasi Eropa?" kata Chusnunia.
Menurutnya, Indonesia perlu menentukan posisi yang jelas dalam membangun standar produknya sendiri agar kebijakan nasional tidak hanya menjadi respons terhadap ketentuan negara atau kawasan lain.
"Terus posisi kepentingan nasional dan kedaulatan standar Indonesia bagaimana?" ujarnya.
SNI Sawit Didorong Bisa Diakui Internasional
Chusnunia turut mempertanyakan peluang Indonesia memperjuangkan standar sawit nasional agar dapat memperoleh pengakuan internasional dan memperkuat posisi industri sawit dalam perdagangan global.
"Kita bisa memperjuangkan standar baru kita ke internasional atau opsi lainnya seperti apa?" ujar Legislator Daerah Pemilihan Lampung II tersebut.
Komisi VII DPR RI mendorong penguatan standar sawit nasional tidak berhenti pada pemenuhan ketentuan pasar global, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri.
Standardisasi sawit Indonesia juga didorong tetap berpijak pada kepentingan dan kedaulatan nasional di tengah perkembangan persyaratan perdagangan internasional.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
