HOME  ⁄  Nasional

Menteri LH Tegaskan Pasar Karbon Indonesia Harus Berbasis Aksi Iklim Nyata

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Menteri LH Tegaskan Pasar Karbon Indonesia Harus Berbasis Aksi Iklim Nyata
Foto: (Sumber :Menteri LH/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat saat memberikan paparan dalam Indonesia Carbon and Biodiversity Summit 2026 di Bali, Rabu (9/9/2026). ANTARA/HO-KLH.)

Pantau - Menteri Lingkungan Hidup (LH) sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat menegaskan pengembangan pasar karbon Indonesia harus berbasis aksi iklim nyata yang didukung bukti kredibel dan tata kelola berintegritas.

Pernyataan tersebut disampaikan Jumhur dalam Indonesia Carbon and Biodiversity Summit 2026 di Bali, Rabu (9/9/2026), sebagaimana dikonfirmasi melalui keterangan dari Jakarta pada Kamis (10/9/2026).

Pasar Karbon Harus Berangkat dari Persoalan Lingkungan

Jumhur mengatakan pasar karbon tidak boleh sekadar menjadi mekanisme perdagangan, tetapi harus menjadi instrumen untuk memperkuat pemulihan lingkungan sekaligus memberikan manfaat kepada masyarakat.

"Karbon bukanlah titik awal, karbon adalah hasil. Titik awalnya adalah tantangan nyata yang kita hadapi, mulai dari emisi aktivitas ekonomi, degradasi ekosistem, pengelolaan sampah yang belum memadai, hingga tekanan terhadap hutan, gambut, wilayah pesisir, dan ekosistem laut," kata Menteri LH Jumhur Hidayat.

Menurut Jumhur, pembangunan ekonomi tetap perlu berjalan untuk menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, pertumbuhan ekonomi harus berlangsung seiring dengan pengurangan emisi, perlindungan ekosistem, dan peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim.

Jumhur juga menekankan pentingnya menghubungkan aksi iklim dengan perlindungan keanekaragaman hayati.

Ekosistem hutan, gambut, mangrove, dan laut dinilai menjadi modal alam yang berperan menjaga keseimbangan lingkungan serta menopang kehidupan masyarakat.

Investasi Karbon Harus Berikan Manfaat Nyata

Jumhur menyatakan investasi dan kerja sama internasional di bidang karbon harus diarahkan pada kegiatan yang menghasilkan manfaat lingkungan nyata, bukan sekadar mengejar nilai ekonomi dari unit karbon.

Indonesia juga membuka ruang bagi pengembangan teknologi dan investasi yang mendukung penguatan aksi iklim dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Menurut Jumhur, masa depan pasar karbon nasional tidak hanya ditentukan oleh banyaknya unit karbon yang diterbitkan maupun kecepatan transaksi.

Kualitas aksi, kredibilitas bukti, akuntabilitas tata kelola, perlindungan ekosistem, serta manfaat yang diterima masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pasar karbon Indonesia.

Penulis :
Ahmad Yusuf
FLOII 2026