Pantau - Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan kunjungan Duta Kehormatan UNDP Putri Mahkota Victoria dari Swedia ke Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), menyoroti pentingnya pembangunan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.
Kunjungan selama dua hari pada 5–6 September 2026 itu mencakup sejumlah lokasi yang memperlihatkan upaya pemulihan pascabencana, transformasi digital bidang kesehatan, pengembangan ekonomi biru, hingga pengelolaan hutan adat.
Putri Mahkota Victoria dalam kunjungannya didampingi Kepala Perwakilan UNDP di Indonesia Sara Ferrer Olivella dan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal.
“Dua hari ini merepresentasikan secara ringkas makna pembangunan bagi kami. Komunitas yang bangkit kembali, melindungi, dan bergerak maju bersama. Nilai-nilai tersebut juga mencerminkan prinsip yang telah lama kita junjung dalam kemitraan, mulai dari pembangunan berkelanjutan hingga ketahanan iklim dan ekonomi biru, yakni nilai-nilai yang selaras dengan prioritas nasional kita, Astacita,” ungkap Febrian.
Pemulihan Pascagempa dan Transformasi Digital Kesehatan
Pengalaman Lombok setelah gempa bumi dahsyat pada 2018 menunjukkan pemulihan pascabencana tidak hanya berkaitan dengan membangun kembali fasilitas yang hilang atau rusak, tetapi juga membentuk masyarakat yang lebih siap menghadapi potensi guncangan pada masa mendatang.
Di SMK Negeri 1 Pemenang, Lombok Utara, Putri Mahkota Victoria melihat langsung pembangunan kembali infrastruktur publik tahan gempa melalui Programme for Earthquake and Tsunami Infrastructure Reconstruction Assistance (PETRA) UNDP dengan pendanaan dari KfW.
Program tersebut membantu memulihkan layanan penting sekaligus memasukkan aspek ketangguhan ke dalam fondasi fisik masyarakat.
Bappenas menilai ketangguhan masyarakat juga ditentukan oleh kemampuan memulihkan mata pencaharian dan menciptakan peluang ekonomi baru.
Diskusi Putri Mahkota Victoria dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di UPTD Bale KITA menunjukkan pentingnya kewirausahaan dan aktivitas ekonomi lokal dalam pemulihan pascabencana.
Kewirausahaan lokal dinilai dapat mengubah proses pemulihan menjadi ketangguhan ekonomi jangka panjang, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam dan pariwisata.
Kunjungan tersebut juga menyoroti transformasi digital sebagai instrumen untuk memperluas akses terhadap pelayanan kesehatan, mulai dari tingkat masyarakat hingga pengembangan ilmu kedokteran mutakhir.
Di Puskesmas Pemenang, Putri Mahkota Victoria mempelajari SMILE atau Electronic Immunization and Logistics Monitoring System, platform digital yang dikembangkan UNDP bersama Kementerian Kesehatan dengan dukungan Global Fund dan GAVI, the Vaccine Alliance.
SMILE mengintegrasikan data logistik vaksin sehingga fasilitas kesehatan dapat mengelola persediaan secara lebih efisien dan menyediakan layanan kesehatan esensial secara lebih andal.
Sebelum berkunjung ke Lombok, Putri Mahkota Victoria juga melihat perkembangan kapasitas sains genom Indonesia di Jakarta melalui Biomedical & Genome Science Initiative (BGSi).
BGSi memanfaatkan teknologi whole genome sequencing untuk mendorong pengobatan presisi dan surveilans penyakit.
“Kedua contoh ini menunjukkan bagaimana transformasi digital dapat berperan di berbagai tingkatan sistem kesehatan: memperkuat penyediaan layanan kesehatan primer sehari-hari sekaligus memungkinkan Indonesia memanfaatkan ilmu pengetahuan mutakhir untuk mendeteksi ancaman penyakit dan mengembangkan pendekatan yang lebih tepat sasaran dalam diagnosis dan pengobatan,” kata Febrian.
Gili Meno Jadi Lokasi Pengembangan Asuransi Terumbu Karang
Dalam kunjungan ke Gili Meno, delegasi mengeksplorasi berbagai solusi ekonomi biru yang menghubungkan pelestarian ekosistem laut dengan mata pencaharian masyarakat dan inovasi pembiayaan.
Gili Meno menjadi salah satu lokasi penerapan inisiatif asuransi terumbu karang yang pertama di Indonesia.
Indonesia memiliki sekitar 16 persen dari total terumbu karang dunia yang berperan mendukung sektor perikanan, pariwisata, ketahanan pangan, serta perlindungan wilayah pesisir.
Pariwisata berbasis terumbu karang di kawasan Gili Matra diperkirakan menghasilkan sekitar Rp9,5 triliun setiap tahun, sementara pendapatan harian masyarakat pesisir di kawasan tersebut masih berada di bawah 15 dolar AS.
Untuk menghadapi risiko perubahan iklim, Bappenas dan UNDP menginisiasi skema parametric insurance atau asuransi parametrik.
Skema tersebut dirancang menyediakan pendanaan bagi masyarakat pesisir ketika suhu laut meningkat hingga mencapai tingkat yang menimbulkan risiko serius terhadap terumbu karang.
Pendanaan itu dapat digunakan untuk mempercepat pemulihan dan rehabilitasi terumbu karang sekaligus membantu pelaku usaha lokal menghadapi dampak pemutihan karang atau coral bleaching.
Pemutihan karang merupakan kondisi hilangnya warna dan kehidupan pada karang ketika mengalami tekanan akibat suhu perairan yang tidak normal dan terlalu hangat.
Selain perlindungan terumbu karang, delegasi melihat budi daya rumput laut sebagai kegiatan ekonomi yang dapat dikembangkan selaras dengan kelestarian lingkungan laut.
Budi daya rumput laut dapat menjadi alternatif mata pencaharian bagi masyarakat yang bergantung pada ekosistem pesisir yang sehat sekaligus menunjukkan potensi ekonomi biru dalam menciptakan sumber pendapatan.
Hutan Adat Bayan Perkuat Ketangguhan Berbasis Masyarakat
Pada kunjungan terakhir di Bayan, Lombok Utara, Putri Mahkota Victoria mempelajari pengelolaan hutan adat berbasis masyarakat.
Delegasi turut mempelajari dukungan UNDP dalam proses verifikasi wilayah hutan adat melalui Program UN-REDD atau Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation yang mendapat dukungan International Climate and Forest Initiative (NICFI) dari Norwegia.
Melalui sistem hukum adat awig-awig, masyarakat setempat menjaga kelestarian hutan sekaligus mempertahankan tradisi dan ritual yang diwariskan secara turun-temurun.
Berdasarkan pengalaman kunjungan di Lombok, UNDP menilai tujuan global mengenai iklim dan keanekaragaman hayati perlu diterjemahkan menjadi mekanisme nyata yang dapat menjangkau masyarakat.
Pendekatan tersebut diharapkan mampu mengurangi risiko investasi sekaligus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan.
Pengalaman di Lombok juga menunjukkan pentingnya menghubungkan kebijakan dan pembiayaan publik dengan investasi sektor swasta serta kegiatan ekonomi lokal.
“Ke depan, peluangnya adalah menghubungkan solusi yang berakar pada kebutuhan dan pengalaman masyarakat ini dengan kebijakan, pembiayaan, dan investasi, sehingga apa yang berhasil di satu komunitas dapat membuka peluang dan membangun ketangguhan dalam skala yang jauh lebih besar,” ungkap Kepala Perwakilan UNDP di Indonesia Sara Ferrer Olivella.
- Penulis :
- Leon Weldrick
