Pantau - Pemerintah pusat melalui sejumlah kementerian dan lembaga mempercepat proses rekonsiliasi pascakonflik sosial di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, dengan memprioritaskan pengumpulan data yang cepat dan akurat sebagai dasar penanganan masyarakat terdampak.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djamari Chaniago mengatakan percepatan pengumpulan data diperlukan agar masyarakat tidak terlalu lama menunggu proses rekonsiliasi.
“Kecepatan mengumpulkan data dan jangan biarkan rakyat menunggu terlalu lama lagi untuk proses rekonsiliasi. Semua instansi kementerian berfokus pada isu dan satu data, yakni sesuai surat masuk Bupati Jayawijaya,” katanya.
Langkah penanganan tersebut dibahas melalui rapat koordinasi II lintas kementerian dan lembaga yang berlangsung di Kantor Kemenko Polkam, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.
Rapat tersebut melibatkan sejumlah pejabat pemerintah pusat dan daerah untuk menyelaraskan langkah penanganan pascakonflik di Jayawijaya.
Kementerian Siap Tangani Fasilitas yang Rusak
Djamari mengatakan kementerian terkait telah menyatakan kesiapan mengambil bagian dalam proses rekonsiliasi sesuai bidang dan kewenangan masing-masing.
Penanganan tersebut mencakup gedung pendidikan, tempat ibadah, jembatan, serta berbagai fasilitas umum lainnya yang mengalami kerusakan akibat konflik.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menekankan bahwa ketepatan data menjadi bagian penting dalam menentukan langkah rekonsiliasi.
“Data ini harus diperoleh melalui kerja sama dinas teknis baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Kecepatan dan ketepatan sangat dibutuhkan agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,” ujarnya.
Pengumpulan data karena itu membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta dinas teknis terkait agar penanganan dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan di lapangan.
Kemensos Diminta Beri Santunan kepada Keluarga Korban
Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mengapresiasi kementerian yang terlibat langsung dan menyatakan kesiapan membantu proses rekonsiliasi pascakonflik di Kabupaten Jayawijaya.
Ribka juga meminta dukungan Kementerian Sosial dalam memberikan santunan sosial kepada keluarga korban meninggal dunia.
Santunan tersebut diharapkan menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat yang terdampak konflik.
Bupati Jayawijaya Atenius Murip meminta masyarakat tetap bersabar selama pemerintah pusat memproses berbagai tahapan rekonsiliasi.
“Kami berharap dalam proses dan tahapan ini rakyat Jayawijaya agar tetap sabar dan mendoakan segala proses yang berjalan cepat di pusat,” ujarnya.
DPRK Jayawijaya Minta Data Segera Ditindaklanjuti
Ketua DPRK Jayawijaya Lucky Wuka mengapresiasi komitmen pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam menangani situasi di Wamena setelah konflik yang terjadi pada Mei.
Menurut dia, komitmen bersama pemerintah menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan penanganan di lapangan sekaligus diharapkan mampu mencegah munculnya konflik susulan.
“Kami berpesan agar data yang dibutuhkan segera ditindaklanjuti secepatnya dengan melibatkan semua pemangku kepentingan atau stakeholder teknis tingkat kabupaten,” katanya.
Pemerintah pusat selanjutnya mengarahkan kementerian dan lembaga terkait untuk berfokus pada data yang sama agar proses pemulihan fasilitas maupun penanganan sosial masyarakat Jayawijaya dapat dilaksanakan secara terkoordinasi.
- Penulis :
- Gerry Eka
