Pantau - Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan telah memperoleh restu Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut dugaan anomali sektor perberasan yang dinilai merugikan konsumen melalui klaim produk yang tidak sesuai.
Amran mengatakan persoalan tersebut telah dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo dan pemerintah berkomitmen menindak praktik yang diduga merugikan masyarakat.
"Kami lapor Bapak Presiden, ini mafia beras, gimana Bapak Presiden? Beliau bilang gaspol, siap terima kasih Bapak Presiden. Sama kemarin kita laporkan (temuan beras fortifikasi) insya Allah kami bongkar. Kenapa? Ini ruang ekonomi rakyat kecil. Beras itu adalah barang subsidi," kata Amran di Jakarta, Minggu (13/9/2026).
Pemerintah, menurut Amran, akan menindak pelaku anomali dalam sektor perberasan, termasuk apabila ditemukan produk beras dengan klaim tambahan gizi yang kandungannya tidak sesuai dengan informasi yang diberikan kepada konsumen.
Amran menyatakan tindak lanjut terhadap temuan ketidaksesuaian pada beras khusus akan diumumkan dalam waktu dekat setelah melalui proses pemeriksaan.
Beras Fortifikasi Disebut Dijual Rp56.000 per Kilogram
Amran menyoroti temuan beras fortifikasi yang disebut dijual hingga Rp56.000 per kilogram, sedangkan harga beras yang menjadi pembanding dalam keterangannya berada di kisaran Rp13.000 per kilogram.
Ia mengatakan produk tersebut telah masuk dalam proses pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui kesesuaian kandungannya dengan klaim yang tercantum.
"Kami hajar! Kami pertaruhkan segalanya, sudah siap lahir batin. Beras fortifikasi, dia jual Rp56.000 satu kilo, padahal harganya Rp13.000 dan ini sudah masuk lab. Di labelnya (ibarat) ini emas padahal di dalamnya adalah timah besi, besi berkarat," beber Amran.
Menurut Amran, praktik tersebut berpotensi memberikan keuntungan besar kepada pelaku, sementara konsumen harus membayar harga lebih tinggi untuk produk yang menurutnya memiliki persoalan terkait kesesuaian klaim.
Ia mencontohkan potensi keuntungan dengan menggunakan selisih harga Rp30.000 per kilogram untuk penjualan beras sebanyak 10 ton.
"Untungnya itu kalau Rp30.000 dikali 10 ton, itu Rp300 juta, satu truk. (Jadi) ini sudah fiks. Insya Allah minggu depan kami umumkan," ucap Amran.
Pemerintah Siapkan Pengumuman Tindak Lanjut
Amran memastikan pemerintah tidak akan mundur dalam mengungkap praktik yang diduga merugikan masyarakat di sektor perberasan.
Ia juga meminta dukungan dalam upaya pemerintah menindak pihak-pihak yang disebutnya sebagai mafia dalam tata niaga beras.
"Kalau terus menerus seperti ini, kapan kita Republik ini menikmati negaranya? (Tapi) ada mafia. Tolong saya didukung. Saya ledakkan. Saya pertaruhkan segalanya, demi merah putih, demi ummat," tambah Amran.
Pengusutan tersebut dilakukan karena beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat sehingga ketidaksesuaian antara klaim produk, kandungan, dan harga dinilai perlu mendapatkan perhatian pemerintah.
Amran menyatakan hasil tindak lanjut atas temuan beras tersebut direncanakan diumumkan pada pekan berikutnya.
Amran Tegaskan Perlindungan Konsumen
Langkah pengusutan diarahkan terhadap dugaan praktik yang membuat masyarakat membayar produk dengan harga lebih tinggi karena klaim tertentu yang disebut tidak sesuai.
Pemerintah berkomitmen melanjutkan pemeriksaan terhadap temuan tersebut sebelum mengumumkan hasil dan tindak lanjutnya kepada publik.
Amran menegaskan upaya tersebut merupakan bagian dari tindakan pemerintah terhadap anomali perberasan yang dinilai merugikan konsumen dan ruang ekonomi masyarakat kecil.
- Penulis :
- Gerry Eka
