Pantau - Ombudsman RI mengingatkan seluruh tahapan Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (SPCP IPDN) 2026 harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel untuk meminimalkan potensi pengaduan masyarakat.
Anggota Ombudsman RI Partono mengatakan seleksi calon praja menjadi proses penting karena IPDN merupakan institusi yang mencetak calon pemimpin birokrasi sekaligus penyelenggara pelayanan publik.
"Saya meminta agar proses verifikasi dan tahap-tahap selanjutnya diperhatikan secara cermat untuk meminimalisir pengaduan masyarakat," ungkap Partono dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Masa Sanggah Jadi Bagian Pengawasan Seleksi
Partono mengatakan mekanisme masa sanggah diterapkan dalam SPCP IPDN 2026 untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat memeriksa akuntabilitas pelaksanaan seleksi.
Ombudsman juga akan terlibat aktif mengawasi seluruh tahapan SPCP IPDN agar proses penerimaan calon praja berjalan dengan baik.
Partono sebelumnya menghadiri Rapat Pleno Pembahasan dan Penetapan Kelulusan Peserta Verifikasi Dokumen Persyaratan Administrasi SPCP IPDN di Jakarta pada Kamis (3/9/2026).
"Dengan adanya proses pengawasan kami sejak awal, mudah-mudahan kalau nanti ada laporan masyarakat ke Ombudsman, kami akan lebih cepat lagi untuk menindaklanjuti," tuturnya.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan IPDN Azharisman Rozie menyampaikan verifikasi administrasi SPCP IPDN telah selesai dan hasilnya akan diumumkan setelah penetapan melalui rapat pleno.
IPDN juga menyediakan helpdesk dan call center untuk menanggapi pertanyaan dari peserta seleksi.
Seleksi IPDN 2026 Menggunakan Sistem Gugur
Rangkaian SPCP IPDN 2026 menggunakan sistem gugur yang terbagi menjadi tiga tahapan utama.
Tahap pertama mencakup seleksi administrasi dan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang berlangsung pada Agustus hingga Oktober 2026.
Seleksi lanjutan I dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026, sedangkan seleksi lanjutan II dilaksanakan pada Oktober hingga November 2026.
- Penulis :
- Aditya Yohan
